Bisnis.com,JAKARTA— PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menunggu pembayaran pengerjaan proyek light rail transit dari pemerintah meski proyek ditargetkan rampung pada April 2018.
Direktur Keuangan Waskita Karya Tunggul Rajagukguk mengungkapkan perseroan masih memproses penerimaan pembayaran dari pemerintah. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan skema pendanaan alternatif, anjak piutang atau factoring, apabila pemerintah tidak melunasi pembayaran pengerjaan proyek light rail transit (LRT) Palembang, Sumatra Selatan, pada tahun ini.
“Dari pemerintah belum ada perubahan kontrak,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (15/2/2018).
Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Shastia Hadiarti mengatakan, sampai dengan kemarin, belum ada perubahan kontraktual antara perseroan dan pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan, sisa pembayaran akan dilakukan pada 2018.
“Yang jelas tahun ini kami kemungkinan besar akan mendapatkan pembayaran [untuk proyek pengerjaan LRT],” jelasnya.
Sebagai catatan, nilai kontrak proyek LRT Palembang mencapai Rp10,9 triliun. Dalam kesepakatan, jangka waktu pengerjaan dimulai pada 21 Oktober 2015 sampai dengan 30 Juni 2018.
Dari jumlah nilai kontrak proyek, emiten berkode saham WSKT itu baru menerima pembayaran Rp1,8 triliun. Dengan demikian, perseroan masih memiliki piutang Rp9,1 triliun.
WSKT berencana akan menjual piutang pemerintah dari pengerjaan proyek LRT Palembang melalui skema pendanaan factoring. Manajemen perseroan memperkirakan dapat mendapat dana segar hingga Rp5 triliun lewat alternatif tersebut.
Perseroan menyatakan skema factoring tersebut bakal dijalankan apabila pemerintah menyatakan belum bisa membayar utang pengerjaan proyek LRT Palembang secara tunai. Pernyataan penundaan pembayaran tersebut yang nantinya bakal dijadikan sebagai jaminan kepada investor.
