Bisnis.com, JAKARTA--Perusahaan pengelola bandar udara pelat merah PT Angkasa Pura II (Persero) berniat untuk menjual sebagian saham atau go public dengan target penghimpunan dana hingga Rp20 triliun.
Direktur Utama Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengatakan rencana penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) perseroan dilakukan untuk menggenjot ekspansi yang membutuhkan investasi besar di masa mendatang.
"Kalau kami bisa melepas 25%-30% saham, kami bisa mendapatkan dana sekitar Rp20 triliun. Jadi langkah-langkah yang harus disiapkan dari sekarang," ungkapnya kepada Bisnis usai acara penganugerahan Bisnis Indonesia Awards 2015 di Hotel JW Marriot, Selasa (16/6/2015) malam.
Bisnis Indonesia Awards 2015 merupakan penghargaan dengan kategori meliputi emiten, perbankan, multifinance, penghargaan khusus dan 30 chief executive officer (CEO) pilihan. Budi Karya Sumadi menjadi salah satu dari 30 CEO terbaik yang mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut.
Mantan Direktur Utama PT Jakarta Prorpertindo (Jakpro) tersebut mengatakan rencana Angkasa Pura II dapat melantai di pasar modal akan terjadi pada 4-5 tahun mendatang.
Pada saat IPO, sambungnya, perseroan menargetkan earning power mencapai 3-4 kali lipat dari saat ini atau sebesar Rp4 triliun. Sedangkan, price to earning ratio (PER) ditargetkan dapat mencapai 15 kali atau sebesar Rp60 triliun.
Sepanjang tahun lalu, AP II mengantongi laba bersih Rp1,09 triliun, naik 6,3% dari periode 2013 yang mencapai Rp1,03 triliun. Pendapatan perseroan meningkat 16% menjadi Rp4,87 triliun dari Rp4,18 triliun pada 2013.
Budi menuturkan, tujuan badan usaha milik negara (BUMN) itu go public, adalah untuk merestrukturisasi perusahaan. Pencatatan saham di PT Bursa Efek Indonesia dinilai dapat membuat perseroan lebih transparan dan lebih terkontrol oleh banyak pihak.
Kontrol publik terhadap perseroan, katanya, dapat memberikan keuntungan bagi manajemen untuk mengoreksi kinerja perseroan. Selain itu, perseroan juga dapat memperoleh dana murah serta secara finansial AP II dapat lebih mendunia.
"Kami membuka dunia baru sebagai perusahaan yang sudah obligasi atau go public sehingga jika secara teknis kami sudah world wide, secara finansial juga akan world wide," paparnya.
Sebagai tahap awal sebelum IPO, AP II tengah merancang pendanaan dari pasar modal melalui emisi obligasi. Tahun ini, perseroan tengah menyiapkan penerbitan obligasi senilai Rp2 triliun.
Emisi obligasi dilakukan sebagai sebuah langkah berani perseroan untuk mengincar pendanaan. Pasalnya, investasi yang dibutuhkan AP II terbilang besar dan tentunya tidak mungkin hanya mengandalkan suntukan modal dari pemerintah.
Hingga akhir tahun, AP II membutuhkan pendanaan sebesar Rp6 triliun. Untuk tahap pertama, perusahaan pengelola bandara tersebut telah memperoleh pinjaman dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk. senilai Rp1,5 triliun.
Selain dari BII, perusahaan juga mendapatkan pinjaman senilai Rp500 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur, Rp1,5 triliun dari Eximbank dan Rp400 miliar dari PT Indonesia Infrastructure Finance.
Dana yang dikantongi perseroan akan digunakan untuk pengembangan bandara. Belanja modal (capital expenditure/capex) AP II pada tahun ini dialokasikan untuk pengembangan rutin senilai Rp1,39 triliun, pengembangan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Rp9,01 triliun dan non-Bandara Soekarno Hatta Rp1,31 triliun.
Diperkirakan, total investasi yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan tersebut dapat mencapai Rp52,7 triliun sejak tahun ini hingga 2021.
Pada saat ini, AP II mengelola 13 bandara a.l. Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Kuala Namu, Supadio, Minangkabau, Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Syarif Kasim II, Husein Sastranegara, Sultan Iskandar Muda, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Thaha, Depati Amir, dan Silangit.
Tidak hanya itu, AP II pada tahun ini juga memperoleh penyertaan modal negara Rp2 triliun. Dana tersebut bakal digunakan untuk pembebasan lahan tahap 1 untuk pengembangan Bandara Soekarno-Hatta.
Deputi BUMN Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Muhammad Zamkhani memastikan pada tahun ini tidak ada satupun perusahaan pelat merah yang akan go public. Kondisi pasar yang tidak kondusif dinilai menjadi waktu yang tidak tepat bagi BUMN untuk IPO.
"IPO BUMN tidak dalam waktu 1-2 tahun ini. Nanti ada yang salah persepsi lagi," ujarnya.
Saat ini, sambungnya, tidak ada satupun BUMN yang sudah diproses di komite privatisasi. Pasalnya, langkah IPO harus melalui komite tersebut sebelum diajukan kepada legislator.
Pada 19 Mei lalu, PT PP Properti Tbk. (PPRO), sebagai anak usaha BUMN konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. telah resmi melantai di pasar modal. PPRO melepas 4,91 miliar saham dan mengantongi dana segar Rp908,7 miliar.
