Bisnis.com, JAKARTA — Aksi mogok di Pelabuhan Belawan, Medan hingga saat ini tak berdampak pada pengiriman produk perkebunan dari sejumlah emiten sektor perkebunan.
Direktur Utama PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) Paulus Moleonoto mengatakan sejauh ini tak ada pengaruh dari aksi pemogokan tersebut terhadap kinerja perseroan.
“Memang benar ada mogok di pelabuhan Belawan I dan itu pelabuhan areal container yang berlainan dengan arela CPO atau curah cari, dari kemarin tapi sama sekali tidak ada pengaruh terhadap pengiriman CPO,” kata Paulus melalui pesan singkat pada Bisnis, Selasa (15/4/2014).
Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2013 menyebutkan total lahan tertanam yang telah menghasilkan milik perseroan tercatat seluas 196.963 hektar. Perseroan memiliki sejumlah lahan perkebunan di wilayah Sumatra.
Dalam situs resmi perseroan, perkebunan milik anak perusahaan SIMP, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) memiliki perkebunan di Sumatra Utara.
Saat hendak dikonfirmasi pada Presiden Direktur LSIP Benny Tjoeng dia belum menjawab pesan singkat yang dikirim Bisnis hingga tulisan ini diturunkan.
Namun, dalam pesan singkatnya Paulus mengatakan pemogokan itu sama sekali tak berpengaruh pada pengiriman CPO SIMP maupun lainnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Head of Investor Relation PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) Michael Kesuma. Menurutnya perseroan tak terpengaruh sedikitpun mengingat lokasi tanam perseroan ada di wilayah Sumatra Selatan.
“Kalau kita itu ada wilayah operasionalnya di dekat Palembang, untuk itu kita melakukan pengiriman di Palembang atau Lampung. Untuk yang Belawan nggak ada imbasnya,” ungkapnya.
Dia melanjutkan untuk perkebunan di Sumsel perseroan mengirim melalui Pelabuhan Boom Baru, Palembang. Sementara itu untuk pengiriman CPO dari wilayah Lampung SGRO mengapalkan produknya dari Pelabuhan Panjang.
Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, Dewan Pimpinan Unit Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan menggelar aksi mogok.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada Senin (14/4) sekitar 7.000 armada tak beroperasi selama aksi tersebut.
