Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DAHLAN ISKAN: BUMN dilarang ikut tender pemerintah di bawah Rp25 miliar

KUTA--Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendorong seluruh perusahaan plat merah untuk berkomitmen agar tidak mengikuti tender pemerintah dengan pagu dibawah Rp25 miliar.Dorongan komitmen untuk tidak mengikuti tender itu ditujukan untuk memberdayakan
Matroji
Matroji - Bisnis.com 12 Desember 2012  |  14:24 WIB

KUTA--Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendorong seluruh perusahaan plat merah untuk berkomitmen agar tidak mengikuti tender pemerintah dengan pagu dibawah Rp25 miliar.Dorongan komitmen untuk tidak mengikuti tender itu ditujukan untuk memberdayakan pengusaha daerah dan pengusaha muda. Peluang itu didasarkan pada anjuran yang disampaikan Presiden SBY saat membuka Hipmi Economic Outlook 2013 di Kuta, Bali, didepan seluruh anggota Hipmi dan sejumlah menteri yang hadir pada Rabu (12/12).Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan kebijakan di kementerian nantinya tidak pada anjuran, tetapi lebih pada tekad.Anjuran terlalu lemah, jadi untuk tender 25 miliar tidak akan ikut. "Ini bukan anjuran, namun lebih kepada tekad untuk tidak ikut di tender proyek pemerintah dibawah Rp25 miliar," katanya seusai mengikuti rombongan Presiden SBY menghadiri agenda tahunan Hipmi itu.Nantinya, papar Dahlan, dengan perusahaan BUMN tidak ikut serta dalam tender diharapkan pengusaha muda dan seluruh pengusaha daerah ikut mengerjakan seluruh proyek negara yang didanai APBN. "Mereka harus diberikan ruang seperti instruksi presiden."Sebelumnya, Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari memaparkan sejumlah usulan kepada pemerintah guna mendorong dan mengoptimalkan wirausahawan muda.Adapun usulan itu adalah kepastian legalitas berusaha, akses permodalan dan akses pasar. "Sudah lama pengusaha pemula terbentur masalah itu," katanya.Saat ini, lanjutnya, Hipmi meminta kepada pemerintah untuk memberikan dukungan kepada pengusaha muda dengan menerapkan sejumlah regulasi, terutama kepastian usaha. "Legalitas usaha sangat penting untuk kami pengusaha pemula."Selain itu, paparnya, pemerintah juga harus terus memperbaiki regulasi terkait pembentukan badan usaha. "Agenda Outlook ini lebih difokuskan untuk mendorong 1/2 penduduk Indonesia dengan usia kerja di daerah maupun di pusat."Dalam agenda ini, Hipmi meminta pemerintah agar bersinergi dengan para pengusaha. Untuk itu, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha memberikan bukti nyata dan tindakan konkret untuk kelangsungan iklim usaha.Pada Hipmi Economic Outlook ini, selain Presiden SBY, sejumlah menteri diagendakan menghadiri acara organisasi nonpolitik dan independen tersebut.(Bsi)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top