JAKARTA: Kementerian BUMN meminta PT Adhi Karya Tbk untuk mencari skema terbaik terkait rencana penerbitan saham baru agar tidak menimbulkan efek dilusi bagi saham pemerintah.Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pada prinsipnya perseroan akan memberikan izin bagi BUMN konstruksi itu untuk menerbitkan saham baru (rights issue).Namun, melihat komposisi kepemilikan saham Kementerian BUMN yang sudah mendekati 51%, Dahlan mengatakan Adhi Karya harus mencari cara agar rights issue dapat terlaksana tetapi tidak akan mengurangi jumlah saham pemerintah di perseroan.“Kami izinkan Adhi Karya untuk rights issue tetapi jangan sampai kepemilikan pemerintah di bawah 50%. Kami ingin pertahankan saham pada BUMN-BUMN yang telah go public tidak kurang dari 51%. Izin kami keluarkan, tetapi kami minta mereka cari skema agar tidak mengurangi saham kami disana,” ujarnya, hari ini Senin 13 Februari 2012.Dia pun mengatakan pihaknya tidak berencana untuk mengeksekusi jatah saham pemerintah di Adhi Karya dalam rights issue tersebut.“Buat apa kalau kami yang ambil lagi. Jadi kami tidak akan beli saham rights issue Adhi Karya untuk pertahanin jumlah kepemilikan saham itu,” tegasnya.Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik BUMN Sumaryanto Widayatin juga telah mengatakan pihaknya tidak dapat menganggarkan dana lebih untuk menyerap rights issue yang diterbitkan oleh Adhi Karya agar tidak terdilusi. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
