Bisnis, JAKARTA—Produsen CPO akan semakin diuntungkan dengan terkereknya harga di pasar global. Baru saja, pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan baru terkait dengan tata niaga minyak kelapa sawit mentah (CPO). Eksportir diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pasok ke dalam negeri (DMO) di atas 50 persen.
Kebijakan mengenai DMO CPO menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut intisarinya:
1. Intip Cuan Emiten CPO Terdampak Kenaikan DMO
Produsen CPO akan semakin diuntungkan dengan terkereknya harga di pasar global. Baru saja, pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan baru dengan tata niaga minyak kelapa sawit mentah (CPO). Eksportir diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pasok ke dalam negeri (DMO) di atas 50 persen.
Adapun kebijakan DMO CPO dari Indonesia dinilai dapat mengerek harga komoditas minyak nabati tersebut dipasar global. Efek tersebut juga serupa dengan kebijakan Indonesia pada awal tahun lalu yang sempat melakukan pelarangan ekspor karena kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
“Produsen sepertinya ingin untung lebih besar entah bagaimana caranya sehingga supply seperti langka, lalu harga naik. Saat harga coba ditekan sesuai target pemerintah maka mereka giliran mengharapkan kenaikan harga di pasar global dari pengendalian ekspor. Jadi di dalam negeri bisa untung, di luar negeri juga dapat untung,” ujar Founder Traderindo.com Wahyu Tribowo Laksono, Selasa (7/2/2023).
Terkait dengan proyeksi kenaikan harga CPO di pasar global akibat kebijakan DMO terbaru Indonesia, dia memperkirakan akan berdampak terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh harga minyak mentah yang cenderung masih melemah. Dia memproyeksikan harga CPO akan bergerak di kisaran 3.000-4.500 ringgit Malaysia per ton sepanjang 2023.
2. Investasi Jumbo Pertamina Dongkrak Produksi Migas
Sebagai perusahaan minyak dan gas bumi nasional sekaligus holding badan usaha milik negara (BUMN) energi, PT Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab besar terhadap pencapaian target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar standar kaki kubik gas pada 2030.
Kendati juga dihadapkan pada target 23 persen energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional pada 2025, perseroan tetap harus lebih agresif lagi meningkatkan produksi migas nasional.
Terlebih, banyak wilayah kerja (WK) migas tua yang dikelola oleh Subholding Upstream PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memiliki angka penurunan produksi alamiah lebih dari 50 persen.
Secara nasional, tren penurunan produksi siap jual atau lifting migas bahkan telah mencapai hingga 30.000 barel per hari. Itu sebabnya, Pertamina menganggarkan investasi jumbo atau belanja modal (capital expenditure/capex) mencapai US$5,71 miliar atau setara dengan Rp86,26 triliun (kurs Rp15.134 per US$) pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun ini.
3. Menghitung Peluang Infrastruktur Topang Pertumbuhan Ekonomi 2023
Hampir semua sector, kecuali belanja pemerintah, memberi sumbangan bagi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Tahun 2023 infrastruktur dinilai akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan. Sektor lain yang berpotensi menjadi penopang pertumbuhan adalah konsumsi dalam negeri dan investasi.
Pengaruh positif konsumsi dalam negeri terhadap pertumbuhan sudah dirasakan pada tahun 2022. Investasi pun, yang mampu menembus target Rp1.200 triliun memberikan kontribusi yang tidak sedikit.
Ke depan, melalui hilirisasi, jika berjalan lancara investasi dapat memberikan sumbangan yang signifikan.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada 2023 berada pada kisaran 4,5 hingga 5,3 persen. Perekonomian Indonesia diperkirakan didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.
“Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3 persen, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (7/2/2023).
Perkiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan PPKM, membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
4. Langkah Inggris Untuk Luncurkan CBDC Makin Mantap
Bank sentral Inggris bersama pemerintahan kompak menampik kritik terkait dengan risiko stabilitas keuangan yang ditimbulkan oleh mata uang digital bank sentral dan bakal segera memulai aksi nyata untuk mewujudkannya pada paruh kedua dekade ini.
Central bank digital currency (CBDC) bagi masyarakat di Inggris yang disebut sebagai Britcoin ini diyakini akan memberikan kemudahan dan kecepatan bagi konsumen dan dunia bisnis dalam bertransaksi.
Selain itu, CBDC juga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyuplai uang kepada masyarakat seiring dengan tingginya peralihan pembayaran menggunakan kartu dari pihak swasta.
"Ketika uang tunai tetap ada, pound digital diterbitkan dan didukung oleh Bank of England [BOE] dapat menjadi metode pembayaran baru yang terpercaya, mudah diakses, dan mudah digunakan," ujar Menteri Keuangan Jeremy Hunt seperti dikutip Bisnis.com yang melansir Bloomberg pada Selasa (7/2/2023).
Mengingat skala dan kepentingan nasional pada proyek ini, CBDC Inggris paling cepat diluncurkan pada paruh kedua dekade ini, seperti dikutip dari situs resmi House of Lords. Majelis tinggi Inggris ini sempat melemparkan kritik bahwa CBDC adalah “solusi dalam mencari masalah” dan bakal makin mengucilkan masyarakat rentan yang bergantung pada uang tunai fisik.
Bank of England dan Kementerian Keuangan Inggris akan mengumpulkan pendapatan dan bukti terkait apakah Britcoin perlu direalisasikan. Kendati belum ada keputusan resmi soal ini, tetapi rencana aksi mulai disusun. Hal tersebut akan dipublikasi pada Selasa.
5. Daftar Perusahaan Asing Yang Potensial IPO Ada di Kantong OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku sudah berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait wacana perusahaan asing berbadan hukum asing untuk melantai di bursa (initial public offering/IPO) di pasar saham domestik.
Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan bahwa perusahaan berbadan hukum asing yang telah beroperasi di Indonesia akan diproiritaskan untuk melantai di pasar saham domestik.
"Prioritas perusahaan asing mana yang kita targetkan adalah perusahaan asing yang berbadan hukum asing tapi operasinya di Indonesia," kata Inarno dikutip Selasa (7/2/2023).
Inarno belum mau membeberkan perusahaan berbadan hukum asing yang dimaksud tersebut.
"Mungkin bisa dikira-kira perusahaan mana saja perusahaan berbadan hukum asing yang berada di Indonesia," kata Inarno.
Meski demikian, IPO perusahaan asing berbadan hukum asing ini masih dalam kajian oleh OJK dan BEI.
Sebelumnya, Perusahaan asing berpeluang untuk masuk dalam daftar perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan asing dimaksud adalah yang tidak memiliki badan hukum di Indonesia.
