Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan institusi terkait soal penyelesaian masalah di bidang pasar modal Indonesia yang belum terbuka dinilai sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan pasar yang kian goyah.
Menurut pengamat pasar modal Aria Santoso, keputusan OJK dan institusi terkait untuk tidak banyak berbicara terkait permasalahan pasar modal hingga saat ini diklaim cukup baik. Tindakan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah untuk menjaga kondisi pasar modal yang saat ini juga sudah kurang kondusif.
Dalam proses penyelidikan dan identifikasi masalah, ia meyakini OJK dan pemangku kepentingan lainnya berusaha untuk mencari solusi terbaik. Untuk itu, kebijakan ‘tutup mulut’ pun dinilai perlu dilakukan.
Ia melanjutkan, pernyataan yang kurang jelas terkait masalah-masalah di industri pasar modal akan berpotensi menimbulkan salah kaprah baik pada kalangan awam maupun pelaku industri. Hal tersebut bisa menimbulkan kepanikan atau menganggap sepele permasalahan tersebut.
“Tentu butuh kebijaksanaan untuk menyampaikan informasi yang transparan tanpa mengakibatkan salah persepsi di masyarakat umum,” katanya saat dihubungi pada Jumat (14/2/2020).
Meski demikian, ia tidak memungkiri bungkamnya OJK dan institusi terkait juga memiliki dampak negatif. Dalam jangka pendek, kekhawatiran masyarakat awam kemungkinan akan memuncak dan menimbulkan kepanikan yang berlebihan.
Baca Juga
“Oleh karena itu, walaupun belum boleh diungkapkan secara detail, tentu masyarakat juga mengharapkan ada pernyataan yang memberikan gambaran akan kondisi saat ini untuk mengurangi kekhawatiran,” katanya.
Untuk mencegah masalah serupa terjadi, Aria meminta kepada para investor untuk mencermati produk-produk investasi secara mendalam. Investor wajib memelajari semua produk investasi yang akan dibeli dan juga berbagai risiko yang melekat pada produk tersebut dan efek dari perubahan kondisi ekonomi makro.
“Penyampaian langkah-langkah konkrit terkait permasalahan di pasar modal ini harus dikaji secara matang. Karena, secara jangka panjang pembenahan ini akan berdampak baik bagi masyarakat umum,” imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy yang menilai kebijakan tutup mulut OJK dan institusi lain cukup tepat dilakukan saat ini.
Menurutnya, sebaiknya OJK, institusi terkait dan kelompok pemangku kepentingan lain melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar dari sejumlah masalah yang melilit pasar modal.
Ia melanjutkan, apabila OJK mulai buka suara tanpa memiliki rencana yang jelas justru akan berdampak buruk bagi industri pasar modal. Hal tersebut akan menimbulkan sentimen negatif baru ditengah-tengah kondisi pasar modal Indonesia yang tengah loyo.
“Kalau berbicara tanpa kebijakan yang komprehensif ada kemungkinan hal tersebut akan dipersepsikan berbeda-beda oleh masing-masing pelaku industri,” tuturnya.
Budi juga mengharapkan, nantinya OJK dan institusi terkait lainnya dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan akomodatif untuk seluruh masalah.
Ia menekankan fungsi pengawasan di seluruh sektor industri keuangan perlu diperkuat dengan sejumlah kebijakan lanjutan. Hal tersebut agar masalah-masalah yang saat ini terjadi tidak terulang kembali di masa depan.
“Meskipun OJK ini otoritas tertinggi di bidang jasa keuangan, seharusnya lembaga-lembaga pendukung seperti asosiasi profesi atau kantor akuntan publik juga menjalankan fiduciary duty and responsibility-nya masing-masing sehingga pengawasan berlapis terjadi,” jelasnya.
