Emiten Farmasi Berharap Tuah Kenaikan JKN

Sejumlah emiten farmasi berharap mendapatkan tuah dari kenaikan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional dalam RAPBN 2020 dari Rp26,7 triliun menjadi Rp48,8 triliun.
Azizah Nur Alfi
Azizah Nur Alfi - Bisnis.com 23 Agustus 2019  |  14:04 WIB
Emiten Farmasi Berharap Tuah Kenaikan JKN
Warga antre mengurus kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/7/2018). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten farmasi berharap mendapatkan tuah dari kenaikan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional dalam RAPBN 2020 dari Rp26,7 triliun menjadi Rp48,8 triliun.

Direktur Keuangan PT Kimia Farma Tbk. IG Ngurah Suharta mengatakan, kenaikan anggaran JKN yang hampir dua kali lipat itu akan meningkatkan kemampuan BPJS Kesehatan membayar tunggakan. Sebagai informasi, BPJS Kesehatan masih menunggak pembayaran kepada emiten dengan kode saham KAEF ini senilai Rp400 miliar pada kuartal I/2019.

Tunggakan itu berupa piutang langsung maupun tidak langsung. Suharta mengamini, kenaikan anggaran JKN membuat kemampuan BPJS membayar semakin kuat, sehingga berdampak positif terhadap arus kas perusahaan.

“Kimia Farma sangat berharap ini bisa terealisir, karena kemampuan membayar BPJS akan semakin kuat,” katanya pada Rabu (21/8/2019).

Senada, Sekretaris Perusahaan PT Phapros Tbk. Zahmilia Akbar mengatakan, mayoritas pendapatan perseroan berasal dari pasar e-katalog. Entitas anak dari Kimia Farma ini, mencatat kontribusi program JKN mencapai 45% terhadap pendapatan perseroan.

Mila menjelaskan, perseroan merupakan manufaktur yang mendistribusikan produknya melalui distributor yang merupakan sister company. Dengan demikian, tunggakan BPJS Kesehatan merupakan piutang tidak langsung.

Pada kuartal I/2019, emiten dengan kode saham PEHA ini mencatat piutang usaha sebesar Rp503,21 miliar. Angka ini terdiri dari piutang usaha pihak ketiga senilai Rp11,15 miliar dan piutang berelasi senilai Rp492,06 miliar. Mila tidak memerinci nilai tunggakan dari program BPJS Kesehatan.

“Pastinya ada bagian utang BPJS dalam piutang Phapros. Apalagi lebih dari 45% revenue Phapros di-drive oleh e-katalog,” katanya pada Kamis (22/8/2019).

Perseroan mensuplai obat generik bermerek dan obat resep untuk program JKN. Adapun, penjualan obat generik bermerek memberikan kontribusi 41,10% dan obat ethical 22,45% terhadap pendapatan pada kuartal I/2019.

Phapros berharap kenaikan anggaran JKN berdampak positif berupa pembayaran tunggakan BPJS. Dengan begitu, arus kas perseroan juga bakal lebih baik.

“Pembenahan cash flow di BPJS dengan peningkatan anggaran akan mampu memperbaiki kemampuan bayar BPJS,” imbuhnya.

Direktur Keuangan & Human Capital PT Indofarma Tbk. (Persero) Herry Triyatno menambahkan, kenaikan anggaran JKN belum memberikan dampak positif untuk kinerja perseroan. Sebab, program JKN menggunakan e-kalatog yang pengadaanya berdasarkan lelang dan harga yang kompetitif, serta memberikan margin laba yang tipis.

Emiten dengan kode saham INAF ini mencatat, kontribusi penjualan e-katalog mencapai 42,3% terhadap pendapatan perseroan hingga Juli 2019. "Sampai saat ini dampaknya belum terasa secara signifikan," katanya.

Direktur PT Kalbe Farma Tbk. Bernadus Karmin Winata berharap kenaikan anggaran JKN berdampak positif bagi industri farmasi. Dampak positif itu berupa pembayaran tunggakan dari RSUD maupun rumah sakit swasta yang bekerjasama dalam program BPJS Kesehatan, kepada distributor yang merupakan entitas anak perseroan.

Emiten dengan kode saham KLBF itu memperkirakan tunggakan program BPJS Kesehatan mencapai Rp200 miliar - Rp250 miliar.  Tunggakan di atas 6 bulan itu, merupakan akumulasi dari sejak program JKN dimulai.

Keterlambatan pembayaran otomatis mengganggu arus kas perusahaan, sehingga perseroan perlu mencari pendanaan dari perbankan untuk memenuhi modal kerja. “Dengan naiknya anggaran, kami berharap lebih baik. Namun, ini juga linier dengan coverage yang meningkat,” katanya.

Bernadus mengatakan, perseroan tidak berencana mengurangi suplai obat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ini, meski rumah sakit kerap terlambat bayar. Untuk mencari solusi terbaik, emiten berkode saham KLBF ini telah berbicara dengan pemerintah.

“Saya tidak bisa mengestimasi kapan bisa selesai. Karena BPJS total dananya juga masih defisit,” imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
farmasi, jkn

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top