Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berkomitmen mendorong lebih banyak perusahaan milik negara, terutama anak dan cucu usaha untuk melantai di bursa efek pada 2017, demi mendorong perkembangan pasar modal nasional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku akan terus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) karena dua alasan. Pertama, tentu mendapatkan modal jangka panjang yang lebih baik. Kedua, soal transparansi.
“Kalau masuk bursa berarti perusahaan akan lebih transparan sehingga masyarakat bisa mengevaluasi dan mengoreksi bila ada yang terjadi dalam BUMN,”ujarnya dalam pidato usai pembukaan perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (3/1/2017).
Terkait penentuan korporasi yang layak IPO, dia mengaku menyerahkan kebijakan kepada Menteri Negara BUMN Rini Soemarno untuk menentukan perusahaan pelat merah mana saja yang siap menjual saham ke publik pada tahun Ayam Api ini.
Simak Video Berita: Pemerintah Dorong BUMN dan Anak Usaha Untuk IPO
Sampai saat ini, tercatat hanya 21 BUMN yang terdaftar dalam papan bursa dari 150 lebih korporasi yang dimiliki negara. Menurut Kalla, data itu menunjukkan masih terdapat banyak potensi dari BUMN untuk bergabung menjadi perusahaan terbuka.
Kendati demikian, pelaksanaan IPO BUMN tak semudah proses yang dilakukan perusahaan swasta. Pasalnya, terdapat aturan bahwa pemerintah harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tentu membutuhkan waktu tak singkat.
“Go public butuh persetujuan DPO, maklumlah itu butuh waktu dan soal fleksibilitas. Ke depan, bukan hanya BUMN tapi juga anak dan cucu usaha karena lebih mudah prosesnya,”katanya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, setidaknya delapan anak BUMN konstruksi yang bergerak di berbagai sektor bakal melakukan IPO dengan target dana sekitar Rp17,4 triliun pada 2017.
Berdasarkan catatan Bisnis, anak usaha itu antara lain PT Wijaya Karya Realty dan PT Wijaya Karya Gedung milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT PP Peralatan, PT PP Pracetak dan PT PP Energi (anak usaha PT PP (Persero) Tbk.), PT Adhi Persada Gedung (milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk.) dan PT HK Realtindo (milik PT Hutama Karya (Persero).
Apabila rencana tersebut terealisasi, maka jumlah itu akan mencapai rekor baru, karena dalam kurun 2014-2016 rerata hanya ada satu entitas yang go public setiap tahun. Namun, dari pengalaman tahun sebelumnya, pemerintah seringkali membatalkan rencana.
Kementerian BUMN tidak mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2017. Sebagai ganti dari upaya mendapatkan dana tambahan itu, BUMN akan melakukan aksi korporasi seperti IPO anak usaha dan penerbitan obligasi pada 2017.
