Bisnis.com JAKARTA--Pemerintah berencana menjajaki pasar obligasi negeri kangguru dan membuka peluang penerbitan obligasi dalam denominasi dolar Australia tahun depan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyampaikan pihaknya akan melihat seberapa besar minat investor Australia terhadap surat utang pemerintah.
“Ada pemikiran menjajaki kemungkinan mendatangi investor Australia. Melihat apa ada minat di sana,” ujar Robert dalam pesan singkat kepada Bisnis, Selasa(9/7/2013).
Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah belum memiliki rencana menerbitkan obligasi asing tersebut dalam waktu dekat, “Sementara ini belum ada rencana menerbitkan obligasi untuk Australia.”
Berdasarkan informasi yang dikutip dari Bloomberg, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) mempertimbangkan penjualan obligasi dolar Australia untuk pertama kalinya pada 2014. Pasalnya premi imbal hasil (yield premium) akan menyempit dibandingkan obligasi Amerika Serikat atau US Treasury.
Menurut survei analis Bloomberg, premi yield yang diminta investor pemegang obligasi pemerintah Australia bertenor 10 tahun berbanding dengan obligasi AS tenor sejenis tercatat sudah menyusut 30 basispoin (bps) menjadi 121 bps tahun ini dan diproyeksikan menembus 94 bps sampai akhir 2014.
Berdasarkan estimasi survei berbeda, dolar Australia yang sudah menyusut 13% terhadap greenback sejak Maret akan kembali mengalami pelemahan sebanyak 1,7% pada pertengahan tahun depan.
Sebagai informasi, Indonesia diuntungkan dari penurunan nilai tukar yen sebanyak 21% terhadap dolar AS sejak menjual Samurai Bond pada November 2012, yang berdampak positif terhadap penghematan pembayaran beban bunga utang.
Pemerintah berencana meningkatkn proporsi penjualan obligasi valas dari semula 14% menjadi 18%-20% pada 2013 untuk mendanai beban defisit negara yang melebar tanpa memadati pasar obligasi lokal.
Analis Obligasi PT Penilai Harga Efek Indonesia atau Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Fakhrul Aufa menilai upaya pemerintah melakukan diversifikasi penawaran surat berharga negara merupakan langkah positif karena bisa memperluas pangsa pasar sekaligus memperdalam sektor keuangan.
Namun demikian, dia menyarankan pemerintah lebih cermat melakukan perhitungan dan memilih pasar yang paling menguntungkan. Jika tidak maka hanya akan membebani anggaran dengan bunga utang yang membengkak.
“Intinya harus dipertimbangkan sejauh mana celah investor bisa menyerap obligasi kita. Jangan Cuma diversifikasi tapi malah membebani dengan yield yang lebih tinggi dibanding strategi awal,” ujarnya.
