JAKARTA-PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) menawarkan porsi kepemilikan saham maksimal 49% kepada para pelaku pasar termasuk salah satu bursa berjangka nasional.
Direktur Utama KBI Tris Sudarto mengatakan opsi penawaran kepemilikan itu sebagai respons atas rencana PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) untuk mendirikan lembaga kliring baru.
“Buat apa mendirikan lembaga kliring baru padahal pangsa pasar terbatas, lebih baik kami menawarkan saham kepada para stakeholder," ujarnya saat dihubungi Bisnis hari ini (2/12).
Seperti diketahui, KBI saat ini merupakan lembaga yang melayani kliring dan penjaminan untuk transaksi yang dilakukan oleh BBJ. Pemegang 100% saham KBI adalah pemerintah sehingga lembaga ini termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selama ini, pendapatan KBI terbesar masih disumbangkan dari bisnis layanan kliring untuk BBJ yang mencakup 90% pendapatan. Selebihnya, pendapatan diperoleh dari resi gudang dan penyerahan pasar fisik yang termasuk bisnis baru.
Terkait rencana pendirian lembaga kliring baru, dia berpendapat sebaiknya mengacu kepada contoh di luar negeri.
"Harusnya ada benchmarking. Sejauh ini satu bursa ya dilayani oleh satu kliring tidak lebih. Ini mengacu kepada bursa di luar negeri seperti Singapura,” tuturnya. (07/yus)
