Buka-bukaan Rencana Indika Sesuaikan Emisi Karbon hingga Divestasi Kideco

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan regulasi soal mekanisme pasar karbon, yang diharapkan dapat membantu mengendalikan emisi dalam perencanaan untuk mencapai nationally determinate contribution/NCD, serta pembiayaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Adapun regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Secara perinci, regulasi tersebut memiliki empat mekanisme, yakni perdagangan karbon sukarela, pembayaran berbasisi hasil yang merupakan salah satu implementasi dari Paris Agreement, pajak karbon, serta mekanisme lain yang dikembangkan National Focal Point berdasarkan kemajuan pengetahuan, pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terkait hal itu, CEO PT Indika Energy Tbk. (INDY) alias Indika yakni Aziz Armand mengatakan dari beberapa mekanisme yang ada, voluntary carbon market atau perdagangan karbon sukarela memiliki perkembangan baik  dalam pembicaraan COP 26 

"Suatu supervisory body yang berkaitan dengan perdagangan karbon yang akan mengatur antarnegara, antarperusahaan atau private sector ini akhirnya akan diratifikasi dan menjadi milestone dari COP 26," kata Aziz kepada Bisnis Senin (15/11/2021).

Untuk pelaksanaannya, Aziz mengatakan pelaku usaha tentunya masih menunggu aturan turunan dari Perpres, baik berupa peraturan menteri antaupun keputusan menteri untuk mengatur perdagangan tersebut. Harapannya, dalam beberapa bulan ke depan akan ada tindak lanjut terkait langkah yang lebih mendetail dari kebijakan pemerintah Indonesia.

"Apa yang harus dilakukan, harapannya akan dijabarkan lebih detail dalam peraturan menteri. Saat ini masih dalam bentuk Perpres. Sudah ada kejelasan dari international market. Di Indonesia, akan dilakukan penjabaran untuk pelaksanannya," paparnya.