Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Gedung Kementerian BUMN. - Bumn.go.id
Premium

Merombak Gerbong Pelat Merah

03 Desember 2019 | 13:21 WIB
Perubahan di Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan pelat merah tak berhenti di penggantian direksi dan komisaris. Menteri BUMN Erick Thohir juga menyasar aturan hukum yang terkait dengan kementeriannya.

Bisnis.com, JAKARTA — "Saya ingin pengelolaan tata kelola dan manajemen di BUMN diperbaiki, baik melalui perombakan-perombakan total, maupun juga perbaikan-perbaikan manajemen yang ada." Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara makan siang bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019). Dia menambahkan semua aset yang dimiliki BUMN diharapkan menjadi aset yang produktif agar tidak mengurangi produktivitas manajemen perusahaan pelat merah. Apa yang diutarakan Jokowi tampaknya sejalan dengan langkah-langkah yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Sejak diangkat pada akhir Oktober 2019, sudah ada beberapa BUMN yang jajaran direksi dan komisarisnya dirombak oleh Erick, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tak hanya di ranah direksi dan komisaris, Erick ingin menata entitas BUMN lebih jauh lewat perubahan aturan main. Setidaknya ada beberapa aturan main yang akan digodok untuk menjalankan program benah-benah BUMN itu, termasuk mengkaji kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (depan kiri) bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (depan tengah) dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga (depan kanan) mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019)./ANTARA FOTO-Galih Pradipta “Di PP itu, kami sebagai Kementerian BUMN tidak bisa melakukan merger dan melikuidasi perusahaan yang benar-benar sakit,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (2/12). Dengan review itu, Erick berharap peran kerja BUMN bisa diperluas dengan memiliki hak untuk menutup atau menggabungkan BUMN yang berkinerja buruk.  “Penanaman modal tetap dari Menteri Keuangan, tetapi secara operasional perlu ada relaksasi hukum supaya prosesnya lebih cepat,” terangnya. Tidak tertutup kemungkinan jumlah BUMN yang ada saat ini dikurangi, tergantung dengan hasil kajian ke depan.  Apalagi, dari total laba BUMN Rp210 triliun, lebih dari 70 persen berasal dari 15 perusahaan saja. Padahal, jumlah BUMN, menurut Erick, lebih dari 140 perusahaan. Selain itu, bakal ada peraturan menteri mengenai pendirian anak dan cucu usaha BUMN. Hal ini bertujuan agar BUMN ke depannya terhindar dari anak usaha yang tidak sehat serta kembali ke lini bisnis utama. Dia mencontohkan terdapat 22 perusahaan air minum di bawah BUMN yang fokus bisnisnya tidak di sektor air. Contoh lainnya, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN, yang merupakan BUMN di bidang pembiayaan kapal, ternyata memiliki dua hotel. Selain itu, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang saat ini menghadapi masalah utang, ternyata memiliki anak usaha sebanyak 60 perusahaan. 

 “Peraturan menteri ini lebih mengunci, kalau penerbitan dan pembentukan anak usaha BUMN itu ada alasannya,” sambung Erick. Konsep superholding yang diiniasi Rini Soemarno, pendahulu Erick, pun berubah dengan konsep subholding yang diinginkan Erick. Konsep subholding ini diyakini dapat menghindarkan perusahaan pelat merah dari praktik kanibalisme dan overlapping dengan BUMN lainnya karena fokus ke kegiatan unit usaha masing-masing. Misalnya, BUMN pelabuhan bisa disesuaikan berdasarkan fungsi, seperti pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair, dan sebagainya, alih-alih berdasarkan subregion. Pihaknya juga menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang bertujuan untuk menjaga transparansi di BUMN, misalnya proses tender. Hal ini didasari oleh kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas sejumlah direksi BUMN. Kinerja BUMNKinerja perusahaan pelat merah pun menjadi sorotan pemerintah. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (2/12), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada 7 BUMN yang masih mengalami kerugian walaupun telah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2018. Ketujuh perusahaan itu adalah PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan Krakatau Steel.  Jumlah ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 2017. Kala itu, hanya tiga BUMN yang disuntik modal negara karena kinerja keuangannya berada di zona merah. Pemerintah pun bakal lebih meningkatkan efektivitas PMN melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Secara keseluruhan, pada 2015-2018, total PMN yang dikucurkan mencapai Rp130,39 triliun.  Sri Mulyani menuturkan efektivitas PMN sangat tergantung dari kondisi neraca tiap perusahaan. Tiap perusahaan disebut memiliki ruang untuk melakukan leveraging.  Di satu sisi, BUMN harus menjalankan misi pembangunan yang diberikan negara. Tetapi, di sisi lain, mereka harus menjaga kesehatan neraca keuangan agar tak mengalami rugi. 

Tersangka mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda (kiri) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta, Rabu (20/11/2019)./ANTARA FOTO-Indrianto Eko Suwarso

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top