Permintaan obligasi BTPN Rp1,5 triliun

JAKARTA: Permintaan terhadap emisi obligasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk mencapai Rp1,5 triliun dibandingkan dengan rencana penawaran semula sebesar Rp750 miliar.Direktur BTPN Anika Faisal mengungkapkan perseroan memutuskan untuk menaikkan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 08 Desember 2010  |  21:16 WIB

JAKARTA: Permintaan terhadap emisi obligasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk mencapai Rp1,5 triliun dibandingkan dengan rencana penawaran semula sebesar Rp750 miliar.Direktur BTPN Anika Faisal mengungkapkan perseroan memutuskan untuk menaikkan jumlah obligasi yang diterbitkan menjadi Rp1,1 triliun."Penawaran terhadap obligasi yang diterbitkan mencapai Rp1,5 triliun padahal kami berencana menerbitkan surat utaang senilai Rp750 miliar. Kami memutuskan menaikkan jumlah obligasi yang diterbitkan menjadi Rp1,1 triliun," ujarnya kemarin.Dia juga mengungkapkan kupon untuk obligasi seri A bertenor tiga tahun ditetapkan pada level 8,75% dibandingkan dengan penawaran semula 8,25% hingga 9%. Selanjutnya, obligasi seri B bertenor 5 tahun yang ditawarkan pada kisaran 8,625% hingga 9,375% ditetapkan kuponnya pada level 9,2%. "Obligasi seri A diterbitkan sebesar Rp400 miliar dan yang seri B ditetapkan sebesar Rp700 miliar."BTPN memproses penerbitan obligasi senilai Rp750 miliar dengan dibantu oleh penjamin pelaksana emisi (underwriter) yaitu PT Danareksa Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities.Saat ini, BTPN juga sedang memproses raihan tambahan modal senilai Rp1,32 triliun melalui penawaran saham terbatas (rights issue). Penambahan dana rights issue tersebut menyebabkan modal BTPN bertambah dari level saat ini sebesar Rp2,7 triliun menjadi Rp4 triliun.BTPN telah menetapkan harga rights issue I di level Rp7.000, sehingga bank tersebut mengantongi dana segar Rp1,32 triliun pada 21 Desember. BTPN akan menerbitkan 188,78 juta saham baru dalam rights issue I. Pemegang 71,61% saham mayoritas di BTPN, Texas Pacific Group Sa.r.l. mengisyaratkan akan menambah porsi kepemilikan publik. (bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top