Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah mendesak perusahaan minyak dan gas pelat merah PT Pertamina (Persero) untuk menerbitkan obligasi rupiah agar tercatat di pasar modal, sehingga BUMN tersebut lebih transparan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan keinginan pemerintah agar Pertamina lebih transparan dapat dilakukan dengan pencatatan utang perseroan di PT Bursa Efek Indonesia.
"Pertamina juga perlu mengeluarkan obligasi dalam rupiah, sehingga hutang obligasi tersebut tercatat di pasar modal Indonesia," ungkapnya, Senin (1/12/2014).
Pencatatan utang Pertamina di BEI, sambungnya, akan membuat BUMN migas tersebut menjadi perusahaan BUMN non listed dengan utang yang listed. Pencatatan utang yang menjadikan Pertamina selayaknya listed company, menyebabkan perusahaan itu lebih terbuka.
Rini memberikan kesempatan kepada direksi Pertamina yang baru terpilih pekan lalu untuk segera melakukan transparansi di BUMN migas tersebut. Bahkan, Rini meminta Pertamina untuk memberikan publikasi analisis laporan keuangan setiap triwulanan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.
"Tidak ada jeleknya untuk utang itu juga dikonversi menjadi rupiah dan kemudian di-listed di pasar modal dalam negeri," paparnya.
PT Pertamina (Persero) baru saja meraih pinjaman valas dari 12 sindikasi perbankan lokal dan asing dengan nilai US$1,8 miliar setara dengan Rp21,6 triliun.
Pertamina meraih pinjaman senilai US$1,8 miliar dengan jangka waktu 5 tahun pada Oktober lalu. Fasilitas pinjaman sindikasi 12 perbankan itu secara resmi ditandatangani pada 18 November 2014.
Pinjaman tersebut terbagi dua, yakni sebesar US$500 juta merupakan onshore, dan sisanya senilai US$1,3 miliar adalah offshore secara bertahap.
Meski Pertamina telah meraup fasilitas pinjaman berupa dana dari luar negeri, Rini menegaskan, perolehan tersebut tidak dapat serta merta digunakan. Dia meminta direksi Pertamina yang baru, yakni Dirut Dwi Soetjipto, untuk melaporkan rencana penggunan dana hasil global bond itu.
Sebelum fasilitas pinjaman itu digunakan, sambungnya, pemerintah meminta manajemen yang baru untuk menjelaskan secara rinci. Kemudian, nantinya akan dilakukan koordinasi dengan kementerian teknis lainya.
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina pada 2015 mendatang harus sejalan dengan program-program yang telah dicangkan oleh pemerintah.
Selain itu, Rini juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh utang valas maupun rupiah yang dimiliki oleh Pertamina. Dia berharap Dwi Soetjipto sebagai dirut, dan tiga direksi lainnya mampu dan siap mengemban amanah tersebut.
"Saya meminta secara menyeluruh, yang sudah terpakai untuk apa saja, dan yang belum terpakai rencananya akan dipakai untuk apa saja, saya akan review semua," jelasnya..
Dalam laporan keuangan Pertamina per Juni 2014, disebutkan utang Pertamina melonjak 21,15% menjadi US$8,68 miliar, dari sebelumnya US$7,185 miliar. Aset Pertamina hingga 30 Juni 2014 mencapai US$51,91 miliar, naik dari sebelumnya US$49,34 miliar.
Total liabilitas Pertamina hingga paruh pertama tahun ini mencapai US$34,18 miliar, naik dari sebelumnya sebesar US$32,05 miliar. Sedangkan ekuitas tercatat mencapai US$17,72 miliar dari sebelumnya US$17,28 miliar.
