Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Pekerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan perawatan regulator jaringan gas rumah tangga (jargas) di Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Aceh, Selasa (2/6/2020). - Antara / Rahmad
Premium

Laju Saham Perusahaan Gas Negara (PGAS) Terganjal Sengketa Pajak, Sanggupkah Bangkit?

13 Januari 2021 | 18:45 WIB
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) tengah tersandung perkara pajak. Laju sahamnya sempat melemah meski kemudian sedikit menguat. Bagaimana prospek ke depannya?

Bisnis.com, JAKARTA – Sejak transisi Tahun Baru 2021, saham emiten pelat merah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) urung mampu menunjukkan tajinya. Pada akhir perdagangan Rabu (13/1/2021), harga saham PGAS ditutup di level harga Rp1.615.

Kendati menguat tipis 0,31 persen dari posisi harga sehari sebelumnya, nominal tersebut masih 2,41 persen lebih lemah ketimbang harga saham PGAS pada penutupan 2020 yang mencapai posisi Rp1.655.

Tren landai tersebut berjalan nyaris beriringan dengan rilis terbaru Moody’s Investor Service yang memangkas peringkat perusahaan dan surat utang anak usaha PGAS, PT Saka Energi Indonesia (SEI), dari B1 jadi B2. Salah satu pemicu penurunan rapor ini adalah Moody’s memandang negatif kasus sengketa pajak yang tengah dialami PGAS.

Sebelumnya, PGAS memang sempat mengumumkan telah melakukan pembayaran denda pajak yang muncul akibat sengketa saat SEI mengakuisisi Blok Pangkah. Total denda pajak yang dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ada pada kisaran US$127,7 juta.

Yang kemudian jadi masalah, langkah pembayaran tersebut dinilai Moody’s akan membuat SEI terancam mengalami kendala likuiditas yang berujung penurunan performa keuangan mereka. Apalagi, pada saat bersamaan, SEI juga mengucurkan dana lain senilai US$77,6 juta untuk membayar shareholder loan kepada entitas induknya yang notabene merupakan PGAS sendiri.

“Kami melihat pembayaran tersebut [shareholder loan] akan melemahkan likuiditas Saka Energi pada saat harga minyak melemah, sedangkan Saka Energi juga masih harus membayar denda pajak US$127,7 juta yang signifikan [kepada Kemenkeu],” tulis analis Moody’s Hui Ting Sin, pekan lalu.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top