Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
GEDUNG BUMN WIJAYA KARYA. - Bisnis/Arief Hermawan P
Lihat Foto
Premium

Sisi Terang WIKA Lepas Status ‘Mandor’ Proyek Kereta Cepat

Rencana Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir mengubah komposisi pemegang saham di konsorsium proyek kereta cepat Jakarta—Bandung akan memberikan sejumlah dampak kepada Wijaya Karya (WIKA).
Dwi Nicken Tari & M. Nurhadi Pratomo
Dwi Nicken Tari & M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com
16 Juli 2021 | 12:55 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Status mandor alias pemegang saham mayoritas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku konsorsium yang mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan segera berakhir. Bagaimana imbasnya terhadap kinerja perseroan?

Proyek kereta cepat Jakarta — Bandung serta pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta — Bandung merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung pada 6 Oktober 2015.

Proyek kereta cepat Jakarta — Bandung digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Entitas itu merupakan gabungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd . 40 persen.

PSBI beranggotakan Wijaya Karya dengan porsi kepemilikan 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII 25 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) 12 persen.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN pekan kedua Juli 2021, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan sejauh ini proyek KCJB sudah berjalan hingga 74 persen. Pihaknya mengklaim terjadi perkembangan pesat dalam 2 tahun terakhir.

Kendati demikian, Tiko mengungkapkan terdapat tiga permasalahan dalam proyek itu yakni pemenuhan ekuitas dasar, cost overrun, dan cash deficit saat operasional awal. Oleh karena itu, Kementerian BUMN era Erick Thohir menilai diperlukan perubahan Perpres.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 5 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Atau Berlangganan Sekarang

Silakan pilih paket berlangganan yang anda inginkan untuk terus menikmati konten premium.

Berlangganan Sekarang
Berbagai metode pembayaran yang dapat Anda pilih:
  • visa
  • mastercard
  • amex
  • JCB
  • QRIS
  • gopay
  • bank transfer
  • ovo
  • dana

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top