Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi BUMN, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), menyiapkan dua opsi untuk memastikan kepemilikan pemerintah tidak menyusut usai melakukan penerbitan saham baru.
Manajemen emiten BUMN karya itu harus merancang skema agar kepemilikan pemerintah tidak terdilusi usai mengeksekusi rights issue yang bertujuan menghimpun dana hingga Rp600 miliar pada 16 tahun silam.
Direktur Keuangan Adhi Karya, yang kala itu dijabat oleh M. Choliq, mengatakan terdapat dua opsi untuk menjaga kepemilikan pemerintah. Pemaparannya terekam dalam pemberitaan Koran Bisnis Indonesia edisi 21 Juni 2005 di artikel berjudul ‘Adhi Karya jajaki akuisisi empat BUMN’.
Adhi Karya menjajaki kemungkinan membeli seluruh saham empat perusahaan BUMN dari pemerintah. Selain skema itu, perseroan juga menjajaki kemungkinan mengkonsolidasikan empat perseroan pelat merah lainnya agar kepemilikan pemerintah meningkat.
“Semua opsi bertujuan agar porsi kepemilikan pemerintah di Adhi Karya tidak terdilusi kurang dari 51 persen setelah rights issue dilaksanakan. Kami telah menjelaskan dua opsi itu kepada Menneg BUMN beberapa waktu lalu baik secara resmi dan tidak resmi,” paparnya dikutip dari Koran Bisnis Indonesia edisi 21 Juni 2005.
Choliq mengungkapkan empat BUMN yang dipertimbangkan untuk dibel yakni PT Nindya Karya, PT BrantasAbipraya, dan PT Amarta Karya. Adapun, satu perusahaan lain yang diperhitungkan untuk dibeli yakni antara PT Boma Bisma Indra dan PT Rekayasa Industri.
.png?w=360&h=640)
.png?w=360&h=640)
.png?w=360&h=640)
.png?w=360&h=640)
.png?w=360&h=640)