Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Mulai dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. hingga PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS), BUMN Sowan ke Senayan. (Bloomberg - Brent Lewin)
Premium

Historia Bisnis: Presiden Bolak-balik Ubah Rezim Kuasa di BUMN

28 Januari 2021 | 18:36 WIB
Perubahan peraturan pemerintah tentang pemegang kuasa di BUMN hanya berselang beberapa hari dari satu peraturan ke peraturan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Besarnya dampak ekonomi perusahaan pelat merah di Tanah Air membuat pemerintah mengatur ulang kuasa dalam badan usaha milik negara (BUMN). 

Menteri Keuangan yang sebelumnya ditetapkan sebagai otoritas yang diizinkan mengangkat dan memberhentikan pengurus perusahaan BUMN direvisi menjadi hanya sektor perbankan, asuransi dan jasa keuangan. 

Pemangkasan kewenangan bendahara negara itu terjadi seiring terbitnya Peraturan Pemerintah N0. 1/2000. Aturan ini merupakan revisi beleid sebelumnya No. 98/1999 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menkeu selaku rapat umum pemegang saham atau pemegang saham pada perusahaan perseroan dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki negara RI kepada Menteri Negara (Menneg) Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. 

PP peralihan kuasa itu terbit hanya selisih 1 bulan setelah PP 98/1999 yang terbit akhir Desember 1999. PP diujung tahun 1999 itu membuat heboh karena menganulir PP No. 96/1999 yang hanya bertahan 5 hari. 

Pada PP 96/1999, menteri BUMN diberi kuasa penuh terhadap BUMN. Termasuk BUMN sektor keuangan. PP ini juga memberi wewenang Kemeneg BUMN melakukan penatausahaan penyertaan modal negara (PMN) berikut perubahan termasuk aksi korporasi BUMN. 

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top