Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Pilot dan kru pesawat memberi penghormatan terakhir kepada pesawat Garuda Boeing 747-400 di Hanggar 4 GMF Aero Asia, Tangerang, Banten, Senin (9/10). PT Garuda Indonesia secara resmi mempensiunkan pesawat Boeing 747-400 terakirnya setelah beroprasi selama 23 tahun sejak 1994. Pelepasan pesawat ini juga menandai berakhirnya operasional penerbangan haji tahun 2017. JIBI/Bisnis - Felix Jody Kinarwan
Premium

Kepak Garuda Indonesia (GIAA) Tersangkut Portal Utang Jumbo

29 Juli 2020 | 09:30 WIB
Komitmen pemerintah dan DPR memberi utang jumbo Rp8,5 triliun yang dapat dikonversi (MCB) menjadi harapan Garuda Indonesia (GIAA) agar selamat dari tumpukan utang.

Bisnis.com, JAKARTA – Utang jumbo PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (GIAA) terus menjadi sorotan. Posisi keuangan yang dibalut rugi beberapa tahun terakhir, rendahnya kemampuan bayar perusahaan serta banyaknya pesawat yang harus diparkir karena pandemi Covid-19 membuat sejumlah keputusan besar dilakukan pemerintah agar maskapai satu-satunya milik negara itu dapat selamat.

Setelah penjadwalan ulang utang jumbo sukuk global senilai US$500 juta bulan lalu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. kini kembali berjibaku dengan pelunasan pokok Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA). 

Emiten berkode saham GIAA itu gagal memenuhi perjanjian dalam membayar pokok KIK EBA Mandiri GIAA01 senilai US$87,98 juta atau senilai Rp1,44 triliun. Surat utang ini mengandalkan sekuritasi pendapatan penjualan tiket penerbangan haji dan umrah pada rute Jeddah dan Madinah. Pendapatan penjulan tiket yang dijaminkan berjangka 5 tahun dengan surat utang bernilai Rp2 triliun pada 22 Juni 2018.

Garuda Indonesia memang sudah akrab dengan urusan utang jumbo dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan sebelumnya menyebutkan bahwa hal ini merupakan imbas dari nihilnya penyuntikan tambahan modal untuk memperkuat perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, perseroan mengandalkan instrumen utang untuk memperkuat meningkatkan asetnya.

Menurutnya, tak heran jika akhirnya permintaan dana talangan sebesar Rp8,5 triliun dari pemerintah, akhirnya diberikan dalam bentuk obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond/MCB). Namun, setelah persetujuan politik, hingga kini dana tersebut belum terkucur dan masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top