Kemarau Go Public BUMN di Tahun Politik

Faktor tahun politik dan kondisi pasar yang kurang kondusif membuat sejumlah BUMN mengkaji ulang rencana IPO anak usaha pada 2019.
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 20 Agustus 2019  |  11:25 WIB
Kemarau Go Public BUMN di Tahun Politik
Menanti Realisasi IPO Anak BUMN - Bisnisgrafik/Amri Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Lima tahun lalu saat tahun politik 2014, PT Wijaya Karya Beton Tbk. menjadi satu-satunya perusahaan dari keluarga BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Dari aksi IPO, dana segar Rp1,21 triliun mengalir ke kantong anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. itu.

Tahun politik 2019 bisa jadi beda cerita. Pasalnya, hingga 8 bulan pertama 2019, belum ada satu pun anak usaha BUMN yang menggelar aksi go public.

Rencana demi rencana sempat diumbar oleh sejumlah korporasi pelat merah. Sebut saja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang merancang initial public offering dua anak usaha sejak 2018.

Dua entitas anak yang akan diboyong WIKA untuk masuk Bursa, yakni PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon) dan PT Wijaya Karya Realty.

Apa daya, memasuki awal tahun ini, WIKA mengatur ulang jadwal go public anak usahanya. Namun, hingga kini, rencana aksi korporasi itu masih menggantung.

WIKA hanya satu dari sejumlah induk usaha BUMN yang melirik opsi IPO untuk menggalang dana segar sekaligus membuat anaknya lebih "mandiri".

Masih ada sederet BUMN lain yang sempat memunculkan rencana IPO anak usahanya. Namun, hingga lebih dari 4 bulan sejak Pemilu digelar, realisasinya masih nihil.

Akankah tahun ini berlalu tanpa IPO entitas pelat merah?

Dekorasi di Gedung Bursa Efek Indonesia saat perayaan 42 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia./Bisnis

Bursa Efek Indonesia mencatat, sejak Januari hingga 12 Juli 2019, ada 32 perusahaan yang menggelar initial public offering (IPO). Dari jumlah tersebut, tidak ada satu pun perusahaan dari keluarga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk ke dalam daftar.

Bahkan, nama-nama perseroan dari keluarga pelat merah juga tidak masuk ke dalam pipeline calon emiten yang dimiliki Bursa Efek Indonesia (BEI) per 9 Agustus 2019.

BEI menyebut setidaknya terdapat 16 emiten yang masuk ke dalam pipeline IPO per 9 Agustus 2019. Namun, seluruh calon penghuni baru yang masuk di kantong otoritas bursa merupakan perusahaan swasta.

Dalam periode 2014-2018, aksi IPO anak usaha BUMN bisa dihitung jari. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, ada sembilan anak usaha BUMN yang IPO pada priode tersebut.

Pada 2014 hingga 2016, BEI kedatangan masing-masing 1 emiten dari keluarga BUMN. Dua tahun berikutnya, aksi IPO anak BUMN lebih ramai dengan 4 emiten anyar pada 2017 dan 2 emiten baru pada 2018.

Realisasi IPO Anak BUMN

Benarkah faktor tahun politik menjadi alasan utama tertundanya IPO anak BUMN? Atau justru volatilitas pasar yang terimbas panas-dingin perang dagang AS-China yang membuat nyali masuk Bursa menciut?

Dari data yang dihimpun Bisnis.com, beberapa emiten masih mengkaji rencana aksi korporasi tersebut. Sebaliknya, beberapa sudah memutuskan untuk menunda IPO menjadi tahun depan.

Berdasarkan perkembangan terakhir, Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana menyebut belum berencana melakukan IPO anak usaha tahun ini. Menurutnya, penawaran umum perdana saham PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon) akan dilakukan pada 2020.

Lebih lanjut, Mahendra Vijaya, Corporate Secretary Wijaya Karya, menuturkan Wikon masih dalam proses untuk persiapan IPO. Selain itu, entitas anak usaha tersebut juga sedang menambah kapasitas untuk produksinya.

“Karena banyaknya order in book yang dihadapi,” ujarnya kepada Bisnis.com, baru-baru ini.

Sementara itu, Mahendra menyebut IPO Wika Realty masih dalam kajian dan persiapan. Kendati demikian, pihaknya mengklaim entitas anak yang bergerak di bidang properti itu sudah mengarah ke rencana penawaran umum perdana saham.

Masa penawaran umum IPO PT Wijaya Karya Beton Tbk. pada 2014./Antarafoto

Setali tiga uang, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. juga menyebut rencana IPO anak usaha masih dalam kajian. Sebelumnya, perseroan menyampaikan ingin membawa PT Adhi Commuter Properti (ACP) masuk Bursa pada kuartal IV/2019.

“Masih dalam kajian,” ujar Ki Syahgolang Permata, Corporate Secretary Adhi Karya saat dihubungi Bisnis.com.

Direktur Keuangan Adhi Karya Entus Asnawi M. menyebut entitas anak usaha yang direncanakan melakukan IPO tahun ini yakni ACP. Saat ini, perseroan menyebut aksi korporasi itu masih dalam tahap persiapan serta memantau kondisi pasar pada kuartal IV/2019.

“Terutama kondisi market yang akan menjadi penentu karena terkait langsung dengan nilai yang diperoleh dari IPO. Target dananya Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan oleh Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) Widyaka Nusapati. Menurutnya, rencana IPO PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) masih diolah oleh perseroan.

Saat dimintai konfirmasi, Widyaka tidak membeberkan lebih lanjut sampai mana proses persiapan perseroan. Akan tetapi, disampaikan sebelumnya bahwa rencana IPO PTP sudah masuk ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2019.

ragu IPO anak BUMN

Di lain pihak, PT PP (Persero) Tbk. malah telah memutuskan untuk menunda rencana IPO anak usaha menjadi 2020. Awalnya, perseroan juga berencana membawa dua entitas anak melantai di BEI pada kuartal III/2019—kuartal IV/2019.

Kontraktor pelat merah itu memiliki beberapa pertimbangan untuk menunda rencana IPO tahun ini. Salah satunya yakni portofolio anak usaha.

Bahkan, perseroan juga mempertimbangkan jumlah dana yang dapat dihimpun melalui aksi korporasi tersebut. Artinya, manajemen ingin melepas anak usaha apabila estimasi proceed sudah optimum.

Bahkan, Direktur Utama PP Lukman Hidayat menyatakan dengan gamblang menyebut minat pembeli pada tahun ini tidak terlalu besar. Akibatnya, harga menjadi murah.

“Kalau [IPO] dapat uangnya enggak worthed percuma,” jelasnya baru-baru ini.

Efek Tahun Politik

Penundaan rencana IPO sejumlah anak BUMN dinilai sejumlah analis akibat penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019. Selain itu, perseroan pelat merah disebut masih menahan diri untuk mengeksekusi aksi korporasi sambil menunggu susunan pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.

Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menyebut proses pemilu 2019 dan perubahan kabinet membuat kebijakan strategis BUMN seperti IPO tertunda. Oleh karena itu, pihaknya memproyeksikan penawaran umum perdana saham anak usaha akan dilakukan pada semester II/2019.

“Penyebabnya [penundaan] lebih bersumber ada pemilu dan perubahan susunan kabinet,” jelasnya.

Alfred berpendapat pasar masih menanti bertambahnya emiten anak usaha BUMN. Hal itu khususnya bagi para investor jangka panjang.

“Dengan kondisi harga saham anak usaha BUMN saat ini yang masih murah, akan menjadi benchmark bagi calon emiten anak usaha BUMN yang akan IPO sehingga peluang untuk pasar bisa mendapatkan harga IPO yang murah akan menjadi daya tarik bagi pasar,” jelasnya.

Warga memegang surat suara pemilihan presiden 2019./Bisnis

Di lain pihak, Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FE UI) Toto Pranoto menilai periode tahun politik 2019 membuat banyak BUMN menahan diri untuk melakukan aksi korporasi besar, termasuk IPO. Pihaknya menyebut perseroan wait and see sampai jelas pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II terbentuk.

Toto menyebut agenda Presiden terpilih sepertinya lebih mengarah ke pembentukan holding sektoral. Langkah itu sebagai bagian untuk mengejar target superholding yang juga akan dibentuk.

“IPO BUMN mungkin kurang menjadi agenda prioritas kecuali untuk anak BUMN,” paparnya.

Di sisi lain, Vice President Research Artha Sekuritas Frederik Rasali menilai saat ini memang kondisi pasar modal belum terlalu kondusif. Pasalnya, ekonomi global tengah bergerak fluktuatif.

Pihaknya memperkirakan hal itu yang menjadi alasan dari keluarga BUMN untuk menahan IPO. Ke depan, menurutnya rencana penawaran umum perdana saham keluarga pelat merah masih akan sangat bergantung dari keputusan Kementerian BUMN.

“Untuk 2019, apakah tidak ada IPO BUMN itu tergantung dari Kementrian BUMN memberikan izin IPO,” ujarnya.

Maju-mundurnya rencana IPO perseroan keluarga BUMN juga terjadi pada 2018. Dari 10 yang menyatakan minatnya, hanya tiga yang mengeksekusi rencana itu.

Adapun, satu perseroan hanya mencatatkan saham di BEI pada 2018 karena sebelumnya sudah berstatus sebagai perseroan terbuka.

Akankah pada sisa 2019 yang tinggal hitungan bulan, BEI kedatangan penghuni baru dari keluarga pelat merah? Kita tunggu saja…

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bumn, ipo, fokus

Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top