Bara dalam Sekam di Tubuh Jababeka (KIJA)

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. sedang dililit konflik internal. Perubahan manajemen perseroan menjadi pangkal munculnya permasalahan.
Pandu Gumilar
Pandu Gumilar - Bisnis.com 14 Agustus 2019  |  07:04 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada 26 Juni 2019 menjadi pemantik prahara di tubuh PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Sejak itu, konflik pergantian manajemen, keresahan investor, hingga risiko gagal bayar senior notes terus  bergulir bak bola liar.

RUPST itu membahas lima mata acara. Mata acara pertama hingga keempat membahas hal yang biasa-biasa saja. Mulai dari pengesahan laporan keuangan 2018, penggunaan laba bersih, penunjukan akuntan publik independen, hingga penetapan gaji dan tunjangan lainnya.

Justru mata acara kelima yang  punya efek domino. Pasalnya, mata acara kelima dalam RUPST emiten properti dan kawasan industri itu membahas tentang perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris.

Dalam rapat yang dihadiri oleh 90,43% pemegang saham, dua investor institusi emiten bersandi KIJA itu mengusulkan pengangkatan Sugiharto sebagai Direktur Utama menggantikan Tedjo Budianto Liman dan Aries Liman sebagai komisaris merangkap komisaris independen.

Usulan itu disampaikan oleh PT Imakotama Investindo yang menggenggam 6,38% saham KIJA dan Islamic Development Bank yang mengantongi 10,84% saham KIJA.

Keputusan diambil dengan cara voting. Hasilnya, 52,11% pemegang saham yang hadir menyetujui usulan duo Imakotama dan IDB, sedangkan 47,88% tidak setuju.

Berbekal hasil voting itu, RUPST memberikan restu kepada Sugiharto untuk duduk sebagai Dirut Jababeka dan Aries Liman sebagai Komisaris cum Komisaris Independen.

Sumber: Keterbukaan informasi perseroan.

Mengutip ringkasan RUPST yang disusun Notaris Yualita Widyadhari, keputusan mata acara kelima RUPS Jababeka baru akan berlaku efektif setelah diperoleh persetujuan dari pihak ketiga, termasuk persetujuan dari kreditur perseroan dengan batas waktu maksimal 1 bulan.

Apabila seluruh persetujuan telah dikantongi, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Jababeka akan berlaku efektif hingga RUPST 2021. Hal itu menandai terjadinya change of control di tubuh Jababeka.

Pendiri Kawasan Industri Jababeka Setyono Djuandi Darmono mengatakan selama perseroan belum mengakui adanya change of control, klausul tersebut tidak akan aktif.

Selama ini, lanjutnya, perseroan hanya mengabarkan adanya potensi change of control, tetapi belum ada sama sekali pengakuan secara tertulis. Menurutnya, informasi tentang potensi perubahan kendali yang diberikan perseroan adalah bentuk kepatuhan sebagai perusahaan publik agar investor bisa mengambil keputusan.

Manajemen PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. memberikan penjelasan terkait dengan risiko default kewajiban notes, Senin (8/7/2019). - Bisnis/Pandu Gumilar

Sementara itu, Direktur Utama Kawasan Industri Jababeka Budianto Liman menuturkan manajemen akan berupaya untuk tidak mendeklarasikan perubahan dirut dan komisaris.

“[Kalau kami mengakui change of control] itu sama dengan bunuh diri, siapa yang mau hal tersebut?” katanya kepada Bisnis.com, Senin (12/8/2019).

Di luar manajemen, suara penolakan perubahan Dirut dan Komisaris KIJA berbunyi nyaring. Penolakan disampaikan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan perseroan yakni PT Bhineka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia, dan PT Grha Kreasindo Utama.

Selain itu, tujuh investor KIJA yang menolak change of control mengambil jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 413/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Gugatan itu dilayangkan oleh Lanny Arifin, Handi Kurniawan, wiwin Kurniawan, Christine Dewi, Richard Budi Gunawan, Yanti Kurniawan, dan PT Multidana Venturindo Kapitanusa. Ketujuh pemegang saham itu menguasai 1,02 miliar saham atau 4,91 persen saham KIJA.

“Dengan didaftarkannya gugatan tersebut, maka keputusan agenda kelima RUPST Jababeka belum berlaku secara efektif sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” papar Budianto.

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan pergantian manajemen KIJA mendapat penolakan. Pertama, terkait dengan mekanisme pengusulan. Kedua, efek domino yang berisiko membawa Jababeka ke jurang kebangkrutan.

Dalam RUPST yang berlangsung di Menara Batavia itu, usulan perubahan dirut dan komisaris yang diajukan Imakotama dan IDB baru diterima pada hari pelaksanaan rapat. Padahal, merujuk pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan nama berikut jabatan yang diusulkan dalam Rapat seharusnya telah melalui tahapan evaluasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) yang  dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Penyampaian surat usulan jabatan dirut yang baru diserahkan saat RUPST menyebabkan tugas dan wewenang fungsi KNR tidak berjalan. Terlebih, usulan tersebut langsung diputuskan lewat pemungutan suara pemegang saham.

Namun, Direktur Pratama Capital Asset Management Alfa Sri Aditya selaku penerima mandat pemegang saham mengatakan penunjukan Sugiharto sebagai Dirut KIJA telah melalui fase nominasi dan remunerasi pada 21 Mei atau 5 minggu sebelum pelaksanaan RUPST.

“Seluruh pemegang saham mengetahui tentang prosedur pemberitahuan usulan dan menyetujui diadakannya voting untuk pengangkatan Aries Liman sebagai Komisaris dan Sugiharto sebgai Dirut,” katanya.

Sebagai catatan, PT Pratama Capital Asset Management (PCAM) merupakan induk dari PT Imakotama Investindo yang memegang 6,65% saham KIJA. Selain itu,  PCAM juga ‘broker’ yang mempertemukan Islamic Development Bank [IDB] dengan KIJA hingga terjadi transaksi pembelian 11,29% saham.

Di sisi lain, risiko keuangan mengintai KIJA karena change of control berimplikasi pada kewajiban perseroan terhadap kreditur dan pemegang obligasi.

Yang paling dikhawatirkan ialah munculnya kewajiban KIJA membeli kembali (buy back) senior notes senilai US$300 juta atau sekitar Rp4,3 triliun. Kewajiban itu muncul karena dalam perjanjian (indenture) yang ditandatangani oleh Jababeka International BV pada 5 Oktober 2016, terdapat klausul yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perubahan pengendalian, Jababeka diwajibkan membeli kembali notes senilai 101% dari nilai pokok US$300 juta ditambah kewajiban bunga.

Surat utang global itu diterbitkan oleh anak usaha KIJA, Jababeka International B.V. Menawarkan kupon 6,5%, senior notes itu dirancang akan jatuh tempo pada 5 Oktober 2023.

"Dalam hal perseroan tidak mampu melaksanakan penawaran pembelian tersebut, maka perseroan atau Jababeka International B.V. akan berada dalam keadaan lalai atau default. Keadaan lalai atau default tersebut mengakibatkan perseroan atau anak-anak perusahaan perseroan lainnya menjadi dalam keadaan lalai atau default pula terhadap masing-masing kreditur mereka lainnya," papar Manajemen Jababeka.

Budianto menuturkan KIJA tidak mungkin menyiapkan US$300 juta dalam waktu dekat. Apalagi, posisi kas dan setara kas per Juni 2019 hanya sebesar Rp847,87 miliar atau sekitar US$59,7 juta.

“Semua tidak kami perkirakan. Kemungkinan default pun bukan karena [buruknya] kinerja perusahaan. Kami adalah victim dari acting in concert,” kata Budianto.

Darmono menambahkan KIJA terancam bangkrut bila harus membayar utang jangka panjang dalam kurun waktu sebulan. “Kalau KIJA bangkrut maka yang akan masuk untuk mengatur adalah para kreditur, bukan manajemen saat ini,” ungkapnya.

Direktur Utama Jababeka versi RUPS 26 Juni, Sugiharto bersama Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management Iwan Margana saat memberikan penjelasan terkait dengan kisruh pergantian manajemen.

Sugiharto pun buka suara terkait dengan gonjang-ganjing di tubuh induk usaha Kawasan Industri Kendal itu. Mantan Menteri BUMN era Presiden SBY itu menyebut bahwa penunjukan dirinya sebagai nahkoda yang baru KIJA karena pemegang saham menilai perseroan kurang berkembang dan tidak transparan.

“KIJA memang berkembang, tapi grow untuk siapa? Manajemen atau pemegang saham? Fungsi saya di sini untuk menambah nilai pemegang saham dan transparasi,” katanya pada Senin (12/8/2019).

Sugiharto mengatakan perusahaan memiliki potensi besar dengan land bank seluas 3.800 hektare. Namun, penjualan KIJA cenderung lemah dengan rasio 2,6% padahal rasio kompetitor sudah mencapai 8%.

Selain itu, Sugiharto juga menyoroti laba bersih KIJA yang kian menipis. Pada 2018, KIJA mengantongi laba bersih Rp40,97 miliar, anjlok dari raihan Rp84,86 miliar pada 2017.

KIJA juga tercatat tidak membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir. Belum lagi, kinerja harga saham KIJA yang cenderung stagnan di kisaran Rp300.

“Ada 11.000 investor yang khawatir dengan kinerja. KIJA perlu penguatan jadi ini bukan hostile [take over],” tegasnya.

Direktur Utama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. versi RUPST 26 Juni itu menegaskan perseroan tidak berada dalam ancaman default. KIJA, lanjutnya, punya kemampuan untuk negosiasi dengan para pemegang senior notes dengan menawarkan dua opsi, yakni concern fee sekitar 1%-2% dari nilai pokok dan perpanjangan jatuh tempo surat utang.

Selain itu, perseroan juga bisa menerbitkan obligasi baru untuk memenuhi kewajiban buyback senior notes.

“Kalau saya CEO untuk melakukan pembayaran tidak masalah. Justru tugas pertama saya adalah menaikkan sovereign rating dan refinancing itu mudah sekali,” ucapnya.

Kehadiran Sugiharto diyakini dapat membuka jalan masuknya dana investasi yang lebih moncer dari Timur Tengah.

Pria yang menjabat sebagai Board of Advisor Islamic Bank Development member countries sovereign investment forum itu menuding bahwa ancaman default dihembuskan oleh manajemen lama supaya tidak ada orang baru yang masuk dalam tubuh manajemen KIJA.

“Karena memang sebenarnya tidak ada perubahan kontrol. Apa yang sebenernya terjadi adalah pengayaan dari enam direktur menjadi tujuh dengan saya Direktur Utamanya. Itu karena mayoritas pemegang saham ingin adanya peningkatan,” pungkasnya.

Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia menilai polemik tersebut sebetulnya adalah perebutan kekuasaan antarpemegang saham.

“Dugaan saya, motif utama adalah melengserkan Direktur Utama, jajaran direksi, dan jajaran komisaris tertentu dan menggantinya dengan yang baru. Motif yang lainnya, mungkin menyudutkan atau menyusahkan pemegang saham yang tidak disukai,” katanya.

Analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi menilai ribut-ribut di pucuk manajemen KIJA bakal berimbas terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Meski demikian, Wafi menilai Jababeka masih jauh dari risiko pailit. Menurutnya masih ada opsi negosiasi dengan pemegang obligasi seperti perpanjangan tenor dan insentif penundaan pelunasan surat utang.

Setelah terimbas tsunami Tanjung Lesung pada akhir 2018, kini KIJA kembali mengalami guncangan. Kita tunggu saja bagaimana drama Jababeka berakhir...

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jababeka, fokus, emiten properti

Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top