Bisnis.com, JAKARTA – Emiten holding finansial Grup MNC, PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP) berencana menyatukan seluruh layanan digital anak usahanya ke dalam ekosistem baru yang diberni nama Motion Digital.
Termasuk di dalamnya adalah MotionBanking, layanan perbankan digital besutan PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP).
1. Atur Ulang Strategi MNC Kapital (BCAP) untuk Kerek Status Bank MNC (BABP)
Dalam paparannya, manajemen meyakini bahwa strategi penyatuan bisnis digital ini juga akan menguntungkan BABP selaku anak usaha. Khususnya dalam konteks upaya entitas perbankan tersebut untuk memenuhi kriteria modal inti minimum Rp3 triliun yang ditetapkan OJK.
Mengapa demikian? Jawabannya dapat Anda baca di sini.
2. Adu Prospek Bank Digital vs Bank Metaverse
Belum juga selesai transformasi industri perbankan dalam negeri ke lini digital, kini mulai bermunculan rencana bank-bank raksasa dalam negeri untuk menjajaki ekspansi ke dunia metaverse.
Metaverse, atau ekosistem yang menggunakan teknologi untuk menciptakan realitas alternatif, memang banyak diyakini pakar akan menjadi hal yang menguntungkan industri perbankan.
Sejauh ini, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. (BBNI) merupakan dua bank yang paling getol menggaungkan rencana keterlibatan mereka ke ranah metaverse.
Ulasan tentang persiapan kedua perusahaan tersebut dapat Anda baca di sini.
3. Tarik Menarik Sentimen Penggerak Kinerja Astra Agro (AALI), Mana Lebih Kuat?
Adanya kebijakan pemangkasan impor produk minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang diberlakukan India akan menguntungkan produsen asal Indonesia. Tidak terkecuali emiten sawit Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI).
Kendati demikian, rintangan bukannya tidak ada. Kebijakan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) bisa jadi akan menyulitkan emiten tersebut untuk menggenjot ekspornya.
AALI sendiri sebelumnya telah menyatakan komitmen mereka untuk tetap menaati aturan DMO. Lantas, bagaimana upaya perusahaan tersebut memaksimalkan momentum yang terjadi di India?
Pembahasannya dapat dibaca di artikel ini.
4. Titik Terang Persetujuan Bangunan Gedung, Industri Properti Sumringah?
Kendala persetujuan bangunan gedung (PBG) dalam aturan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang sempat menyulitkan sektor properti akhirnya mulai bertemu titik terang.
Kementerian PUPR menyatakan bahwa mereka dalam proses koordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu untuk mengatasi permasalahan kendala PBG yang ada. Mereka yakin bahwa saat sosialisasi Jumat pekan ini, perusahaan properti akan lebih tercerahkan.
“Nanti juga ada seluruh developer ikut sosialisasi ini,” ujar Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR Agus Sulaeman.
Sebagai gambaran, untuk menikmati insentif PPN DTP pengembang properti mesti terdaftar dalam sistem aplikasi Sikumbang dan Tapera. Sementara itu, syarat agar terdaftar dalam sistem mengharuskan pengusaha properti telah memenuhi persyaratan administrasi, tata bangunan, dan keandalan termasuk menyoal PBG.
Pembahasan lebih lanjut dapat dibaca di sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
