Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Top 5 Bisnisindonesia.id: Nasib Investor Ritel Saham Calon Delisting hingga Persiapan Indonesia Masuk Metaverse

Berita tentang nasib suram investor ritel pemilik emiten calon delisting menjadi salah satu berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Selain itu, ada pula berita terkait NFT dan bumerang keamanan data pribadi dan persiapan Indonesia memasuki Metaverse. Hingga berita terkait babak baru proyek pembangunan ibu kota di Tanah Borneo serta stimulus kemiskinan ketimpangan masyarakat.
Febrina Ratna Iskana
Febrina Ratna Iskana - Bisnis.com 19 Januari 2022  |  12:58 WIB
Pegawai melintas di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/1/2021). Bisnis - Himawan L Nugraha
Pegawai melintas di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/1/2021). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis, JAKARTA - Penghapusan emiten dari daftar perusahaan tercatat atau delisting di Bursa Efek Indonesia bukanlah kabar yang disukai investor. Apalagi ketika delisting terjadi akibat gagalnya emiten memenuhi tuntutan kewajiban sebagai emiten.

Sejak tahun lalu, sudah ada sekitar 38 emiten yang potensial dihapus statusnya sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Seiring dengan itu, transaksi saham mereka pun dibekukan. Alhasil, investor ritel yang terlanjur memiliki saham mereka tidak dapat keluar dan melepas kepemilikannya.

Selain berita finansial tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id. Berikut berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id, Rabu (19/1/2022) :

1. NFT dan Bumerang Keamanan Data Pribadi

Mulai naiknya popularitas nonfungible tokens alias NFT di bursa kripto Tanah Air rupanya berbanding lurus dengan lonjakan aktivitas perdagangan data pribadi secara ilegal.Sayangnya, pemerintah belum punya regulasi baku yang mengatur soal transaksi NFT.

Pakar Budaya dan Komunikasi Digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, mengatakan aset NFT yang diperjualbelikan dalam lokapasar (marketplace) tidak sebatas foto dan gambar, tetapi juga data pribadi orang seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan karya orang lain. Hal ini yang menjadi permasalahan karena menyangkut legalitas.

“Penjualan KTP itu kan sesuatu yang ilegal karena di sana terdapat banyak data pribadi,” kata Firman, awal pekan.


Tampilan situs Opensea, marketplace yang menjual karya non-fungible token (NFT) terbesar di dunia/opensea.io

Dia mengatakan data yang diperjualbelikan di NFT dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain seperti mengajukan pinjaman secara daring dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dia mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Pengawasan adalah salah satu instrumen, cara lainnya adalah terus mengkomunikasikan pola transaksi di dunia digital tidak berbeda dengan di dunia nyata. Harus legal,” kata Firman.

2. Siapkah Indonesia Terjun ke Alam Metaverse?

Masyarakat dan pasar Indonesia dinilai belum siap menerima keberadaan Metaverse sebagai sebuah layanan yang dapat digunakan dalam keseharian. Meskipun sudah ada beberapa pelaku industri lokal yang membuat layanan teknologi penyokong Metaverse di Tanah Air.

Ketua Umum Asosiasi Digital Kreatif Indonesia Saga Iqranegara menyebut beberapa entitas industri lokal sudah ada membuat Metaverse. "Keberadaan teknologi baru tersebut direspons oleh para entitas lokal, ekosistemnya masih belum lengkap untuk saat ini," ujarnya, awal pekan.

Menurutnya, para pemain di industri kreatif dan digital Indonesia saat ini secara perlahan membentuk ekosistem yang dibutuhkan untuk menyokong Metaverse. Namun, langkah-langkah tersebut belum spesifik mengarah pada bisnis atau layanan yang khusus merambah Metaverse.

Metaverse/freepik

Selain itu, menurut Saga, masyarakat dan pasar yang tersedia belum siap untuk menerima layanan Metaverse secara luas seperti penerimaan masyarakat terhadap layanan teknologi yang sudah ada saat ini. Saga berharap, dalam kurun yang tidak terlalu lama akan muncul satu entitas lokal yang menyediakan akses dan layanan Metaverse secara khusus serta mampu diakses secara luas oleh masyarakat.

"Jika layanan tersebut ramai digunakan dan jadi pembicaraan publik, secara langsung akan membangun kesadaran masyarakat tentang metaverse," katanya.

Berbagai laporan menyebut periode 2022 siap menjadi tahun terbesar untuk metaverse, karena perusahaan besar di bidang teknologi seperti induk Facebook, yakni Meta, Apple, Microsoft dan Google bersiap untuk merilis produk perangkat keras dan layanan perangkat lunak baru untuk menopang perkembangan baru di dunia teknologi tersebut.

Metaverse di sini menggambarkan perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk bermain atau bekerja di ruang virtual 3D, atau menarik informasi dari internet dan mengintegrasikannya dengan dunia nyata secara real time.

3. Nasib Suram Investor Ritel Pemilik Emiten Calon Delisting

Sejak tahun lalu, sudah ada sekitar 38 emiten yang potensial dihapus statusnya sebagai perusahaan tercatat atau delisting di Bursa Efek Indonesia. Seiring dengan itu, transaksi saham mereka pun dibekukan. Alhasil, investor ritel yang terlanjur memiliki saham mereka tidak dapat keluar dan melepas kepemilikannya.

Ketika suatu emiten akan dihapus pencatatannya dari BEI, emiten tersebut berkewajiban untuk melakukan pembelian kembali atau buyback atas sahamnya yang digenggam investor publik. Namun, kondisinya menjadi sangat sulit untuk memenuhi kewajiban itu ketika emiten yang bersangkutan berada di ambang kebangkrutan.

Seiring dengan itu, nasib investor emiten-emiten ini, terutama investor publik dari kalangan ritel menjadi terkatung-katung.
Bukan tidak mungkin investor pada akhirnya harus mengikhlaskan emiten tersebut untuk tidak saja mengalami delisting, tetapi juga dinyatakan pailit dan tidak mampu mengembalikan dana investasi investor.

Salah satu emiten yang kini terancam delisting adalah PT Hanson International Tbk. (MYRX). Saat ini, investor publik menjadi pemegang saham mayoritas MYRX sebesar 77,29 miliar atau setara dengan 89,15 persen. Jika menggunakan harga saham saat ini Rp50, maka dana investor ritel yang tersangkut di yang terafiliasi dengan Benny Tjokrosaputro tersebut mencapai sekitar Rp3,86 triliun.


4. Babak Baru Proyek Pembangunan Ibu Kota di Tanah Borneo

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021—2022 meski ada penolakan dari Partai Keadilan Sejahtera.
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh 305 anggota DPR atau kuorum baik secara fisik maupun virtual yang digelar di Gedung DPR pada Selasa, 18 Januari 2022.

Ketua DPR Puan Maharani tetap mengesahkan RUU IKN tersebut meskipun mendapat interupsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat rapat paripurna tersebut. Dari sembilan fraksi DPR, hanya PKS satu-satunya partai politik yang berani menolak RUU IKN itu menjadi undang-undang.

"Ya, nanti interupsi setelah ini ya, bapak-bapak karena [interupsi] hanya dari satu fraksi saja, artinya delapan fraksi setuju. Artinya semuanya setuju ya," tutur Puan di sela-sela rapat paripurna DPR, Selasa (18/1).

Kemudian sejumlah anggota DPR juga langsung menjawab setuju sembari menyebut alhamdulillah.
Selanjutnya, Puan langsung mengetuk palu untuk mengesahkan RUU IKN tersebut menjadi UU.

Desain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta / Twitter


5. Stimulus Kemiskinan Ketimpangan Masyarakat

Tingkat kemiskinan dan rasio gini belum kembali ke level prapandemi kendati terus menurun dari puncaknya pada 2020.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan penduduk miskin pada September 2021 berjumlah 26,5 juta orang, turun dari posisi September 2020 yang mencapai 27,55 juta orang. Alhasil, tingkat kemiskinan turun dari 10,19 persen menjadi 9,71 persen.

Menurut Kepala BPS Margo Yuwono penurunan tingkat kemiskinan mengindikasikan dampak perbaikan ekonomi dan kemiskinan mulai terasa. Meskipun begitu, jumlah penduduk miskin belum kembali ke kondisi sebelum pandemi yang pada September 2019hanya 24,78 juta orang atau 9,22 persen dari populasi. Disparitas kemiskinan di perdesaan dan perkotaan pun masih cukup tinggi, yakni masing-masing 12,53 persen dan 7,6 persen, pada September 2021.

Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan selama setahun, rasio gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia juga dilaporkan menyempit. Rasio gini pada September 2021 sebesar 0,381. Angka ini lebih rendah dari rasio gini per September 2020 yang mencapai 0,385, tetapi sayangnya masih lebih tinggi dari level prapandemi yang hanya 0,38 pada September 2019.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

emiten investor delisting Pemindahan Ibu Kota Ibu Kota Dipindah metaverse NFT
Editor : Febrina Ratna Iskana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top