Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

HK Buka-Bukaan Soal Agenda RUPO Rp6,5 Triliun

PT Hutama Karya (Persero) berkomitmen tetap menjaga kewajiban finansialnya terhadap semua kreditur.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 17 Januari 2021  |  16:31 WIB
Setelah Uji Laik Fungsi (ULF) di JTTS ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang) pada 11-18 Juni 2020, Hutama Karya telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Penetapan dan Pengoperasian Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang).  - Hutama Karya
Setelah Uji Laik Fungsi (ULF) di JTTS ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang) pada 11-18 Juni 2020, Hutama Karya telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Penetapan dan Pengoperasian Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang). - Hutama Karya

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menjelaskan soal pemanggilan pemegang Obligasi berkelanjutan I dalam rapat umum pemegang obligasi (RUPO) yang akan berlangsung pada 27 Januari 2021.

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya (HK) Muhammad Fauzan menegaskan RUPO bukan bertujuan meminta keringanan jatuh tempo obligasi.

"HK sangat prudent dalam menjaga cash flow dan sangat berkomitmen menjaga semua kewajiban. Semua bunga obligasi yang jatuh tempo, sesuai jadwal dipenuhi tepat waktu malah sebelum jatuh tempo sudah dipenuhi," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (17/1/2021).

Muhammad menegaskan dalam waktu dekat ini belum ada lagi kewajiban utang jatuh tempo sehingga belum ada kebutuhan restrukturisasi pembiayaan perusahaan.

Agenda RUPO pada 27 Januari 2021, lanjut dia, untuk memohon persetujuan penghapusan dan perubahan beberapa pasal perjanjian perwaliamanatan.

"Hutama Karya mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera [JTTS] sehingga Hutama Karya bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi dan investasi yang sebelumnya hanya perusahaan konstruksi," paparnya.

Atas penugasan ini, HK mendapat dukungan dari pemerintah seperti penambahan penyertaan modal negara dan dukungan konstruksi. Pengusahaan JTTS juga meningkatkan hak konsesi Jalan Tol selaras dengan meningkatnya jaminan pemerintah RI kepada Hutama Karya untuk menyukseskan penyelesaian JTTS.

Oleh karena itu, perseroan akan melakukan penyesuaian terkait isi perjanjian perwaliamanatan yang saat agar sejalan dengan bisnis utama Hutama Karya yang sudah bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi dan investasi.

Adapun, pembangunan JTTS menggunakan dana obligasi sebesar Rp6,5 triliun yang didapat dari penerbitan obligasi obligasi berkelanjutan I pada 2016 dan 2017.

Berdasarkan data yang Bisnis himpun dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Hutama Karya menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp6,5 triliun. Obligasi tersebut diterbitkan dalam 3 tahapan sepanjang 2016 dan 2017.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Obligasi BUMN trans sumatra hutama karya
Editor : M. Nurhadi Pratomo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top