Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), di Jakarta. - Bisnis/Dedi Gunawan
Premium

Nasib Saham Asabri dan Semprit BPK

12 November 2020 | 23:24 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan kembali menyorot persoalan investasi di PT Asabri (persero) yang mengalami kerugian menggunung akibat sistem pengendalian intern yang lemah dalam IHPS Semester I/2020.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan PT Asabri (persero) selain  PT Jiwasraya (persero). Peringatan ini disampaikan melalui  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2020.

Dalam laporan IHPS I/2020 itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengingatkan agar Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014.

UU No. 40/2014 mengatur tentang perasuransian. Pada di Pasal 15 disebutkan ‘Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.’

“Kewajiban Pemerintah terkait dengan kondisi terkini pada PT Asabri (Persero) belum diukur dan diestimasi,” ulas Agung dalam laporan itu, yang dikutip Kamis (12/11/2020).  

Asabri sendiri dalam laporan keuangan 2019 menyebutkan mengalami rugi rugi komprehensif sebesar Rp8,42 triliun, dengan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp6,21 triliun.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top