Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri BUMN Tepis Tudingan Kurang Bersinergi dengan Swasta

Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan pandangannya soal tudingan kurang bersinergi dengan pihak swasta, terutama di proyek infrastruktur.
Erick Thohir/Antara
Erick Thohir/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menepis pandangan jika perusahaan milik negara selama ini kurang bersinergi dengan pihak swasta, terutama di proyek infrastruktur.

Dalam acara Indonesia Millenial Summit (IMS) 2020, Erick menyampaikan apabila persepsi tersebut tidak 100% benar. Dia mencontohkan pengelolaan tol Cipali tidak hanya oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk., tetapi ada juga porsi pihak swasta, yaitu Astra Infra.

Selain itu, dia juga menilai di beberapa proyek yang digarap oleh BUMN, pihak swasta enggan masuk karena dinilai tidak menguntungkan.

"Masalahnya, di proyek-proyek yang tidak feasible, swasta enggak mau masuk karena internal rate of return (IRR) tidak tercapai," ujarnya.

Di sisi lain, perusahaan milik negara merugi karena menerima penugasan dari pemerintah. Dia pun menilai beban BUMN karya untuk membangun proyek-proyek pemerintah cukup berat.

Erick menambahkan dia yakin dengan adanya penerbitan omnibus law mengenai penciptaan lapangan kerja yang berdasarkan investasi dan juga partnership bakal membuka kesempatan pihak swasta untuk bermitra dengan BUMN.

"Selama ini sudah ada, tetapi belum terlihat secara signifikan. Presiden terus mendorong kolaborasi ekosistem bisnis yang sehat antara BUMN, swasta, dan pemerintah daerah," katanya.

Dia juga mencontohkan kerja sama antara BUMN dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan sistem transportasi terintegrasi di ibu kota. Dalam kerja sama ini, keduanya membentuk perusahaan patungan dengan porsi BUMN sebesar 49% dan Pemprov DKI sebesar 51%.

Selain itu, Kementerian BUMN juga mendorong kerja sama dengan Bumdes, seperti di Rembang, yang dilakukan oleh perusahaan semen milik negara.

Lima desa di sekitar Semen Indonesia Rembang menjadi bagian ekosistem dengan hal-hal yang bukan bisnis utama perusahaan, seperti suplai kendaraan, air bersih, makananan, atau kebersihan lingkungan. Melalui kerja sama ini, setiap desa bisa mendapatkan Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per tahun.

"Ini metode yang terus dikembangkan di bawah pemerintahan saat ini," kata Erick.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ana Noviani
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper