Erick Thohir Cerita Punya 12 KPI dari Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengaku memiliki 12 Key Performance Indicators (KPI) dari Presiden Joko Widodo yang dinilainya tidak mudah untuk dipenuhi. 

Hal tersebut disampaikan oleh Erick saat memberikan sambutan dalam penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Penataan Stasiun Terintegrasi antara MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kementerian BUMN, Jumat (10/1/2020).

"Pak Presiden dari awal memberikan tugas-tugas yang saya rasa amat berat. KPI-nya ada 12," ujarnya.

Pendiri Mahaka Group ini menyampaikan KPI tersebut bisa berhasil jika ada kolaborasi dan Kementerian BUMN memiliki pola pikir yang berubah, di mana tidak boleh soliter dan arogan, tetapi membangun ekosistem yang sehat.

"Sekarang ini bisnis bisa sukses kalau ekosistem sehat, apakah dari servis, subsidi, atau apapun itu," sambung Erick.

Salah satu KPI yang harus dipenuhi adalah mempercepat pengurangan impor migas melalui penerapan B30 yang lebih awal, dari target semula 2020 menjadi akhir 2019. Menurutnya, kebijakan ini mendorong harga kelapa sawit naik.

Pemerintah juga mendorong Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) beroperasi kembali setelah 15 tahun tidak berjalan dengan dukungan Menteri Keuangan dan PT Pertamina (Persero).

Erick menambahkan pembentukan perusahaan patungan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menciptakan moda transportasi umum terpadu juga penting. Oleh karena itu, pada pekan pertama menjabat sebagai Menteri BUMN, dia berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ini proyek percontohan, jangan sampai dengan pembangunan ibu kota baru, seakan-akan Jakarta ditinggalkan. Padahal, kalau lihat negara maju, tidak mungkin hanya bersandar pada satu kota," terang Erick.

Salah satu KPI Erick yang saat ini sedang menjadi sorotan adalah penyelesaian kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dia menegaskan dalam hal ini, pemerintah tidak mau bermain lempar tanggung jawab dan memastikan akan mencari jalan keluar karena menyangkut kepercayaan masyarakat, baik Indonesia maupun dunia.

Lebih jauh, masalah kepercayaan juga disebut dapat memengaruhi investasi. Padahal, saat ini, Indonesia tengah berupaya menarik investasi sebesar-besarnya.

"Apalagi ada komplain dari masyarakat negara lain, yaitu Korea Selatan [dalam masalah Jiwasraya]. Kalau kami diam-diam saja, saya rasa bukan contoh pimpinan yang baik," lanjut Erick.

Pada masa awal menjabat sebagai Menteri BUMN, dia pernah menyebutkan ada empat prioritas, yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung, negoisasi antara Saudi Aramco dengan Pertamina, solusi mengenai permasalahan yang dihadapi Jiwasraya, serta restrukturisasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel