Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan empat strategi untuk mengembangkan perusahaan milik negara di bawah kepemimpinannya.
Keempat strategi tersebut disampaikan Erick dalam kunjungan perdananya ke sebagai Menteri BUMN dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (2/12/2019).
Strategi pertama, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo , Menteri BUMN menjalankan reformasi birokrasi dengan tujuan mengurangi beban birokrasi yang panjang untuk BUMN.
“Oleh karena itu kami ubah struktur, yang saat ini masih dalam pengajuam ke Presiden, 7 deputi kami pangkas jadi 3. Ketiga deputi baru nanti fokus ke hukum, SDM, dan keuangan, sedangkan sekretaris menteri lebih ke administrasi. Ini tahap awal yang kami lakukan,” ujarnya.
Strategi kedua setelah langkah pertama yang diharapkan bisa rampung dalam tempo 6 bulan adalah restrukturisasi utang-utang BUMN. Erick menyampaikan pihaknya akan memilah mana utang yang digunakan dengan benar, dan mana yang disalahgunakan.
Program restrukturisasi, lanjutnya, harus dilakukan dengan cepat karena banyak yang mendekati jatuh tempo, seperti restrukturisasi utang Krakatau Steel. Kesepakatan restrukturisasi Tuban Petrochemical Industries serta Trans Pasific Petrochemical Indotama yang telah belum menemui kesepakatan selama 15 tahun, diupayakan bisa rampung pada akhir Desember 2019.
Baca Juga
Strategi ketiga, Kementerian BUMN akan mengembalikan lini bisnis inti perusahaan milik negara. Erick mencontohkan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), yang bergerak di bidang pembiayaan kapal, memiliki 2 hotel. Secara total, terdapat pula sebanyak 22 perusahaan air minum yang berada di bawah BUMN.
Ke depan, untuk mengembalikan bisnis utama BUMN dan agar tidak membebani induk, Kementerian BUMN bakal merilis Peraturan Menteri mengenai pendirian anak dan cucu usaha perusahaan pelat merah.
“Ini agar ada alasan yang jelas , saya tidak mau BUMN sehat ke depan justru digerogoti oleh oknum yang sengaja,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan ada peraturan menteri lainnya yang akan diterbitkan. Peraturan menteri lainnya ini bertujuan untuk menjaga transparansi di BUMN, misalnya proses tender. Hal ini didasari oleh beberapa direksi BUMN yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya.
Program pembentukan superholding yang diinisiasi Rini Soemarno ketika menjabat sebagai Menteri BUMN pun bakal diubah konsepnya oleh Erick dengan tujuan agar tidak ada overlapping dan kanibalisme antar perusahaan pelat merah.
Erick mencontohkan untuk BUMN pelabuhan ke depan bisa disesuaikan berdasarkan fungsinya, seperti pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair, dan sebagainya, dan bukan berdasarkan sub region.
Strategi keempat, pendiri Mahaka Group ini akan menjadikan food, energy, and health security sebagai prioritas. Lebih jauh, pengembangan BUMN ke depan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke pasar global.
Erick menambahkan pihaknya saat ini sedang melakukan review PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Dia berharap agar peran kerja Kementerian BUMN bisa diperluas dengan memiliki hak untuk menutup atau menggabungkan BUMN yang berkinerja buruk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
