Bisnis.com, JAKARTA — Lelang sukuk negara yang akan digelar pada Selasa (23/7/2019) diprediksi bakal tetap laris meskipun masih ada risiko likuiditas untuk produk berbasis surat utang syariah.
Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto mengatakan pada lelang nanti, dia memperkirakan tawaran yang masuk bakal melampaui target pemerintah meskipun dari sisi likuiditas masih terbatas.
Alasannya, investor sukuk lebih luas dibandingkan dengan produk surat utang konvensional. Sebagai gambaran, pada awal Juli, pemerintah mendapatkan penawaran masuk senilai Rp36,43 triliun dari lelang enam seri sukuk.
“Peluang untuk [mendapat penawaran masuk] semakin besar sangat terbuka. Cuma masalah liquidity risk saja yang masih sedikit menghambat,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (21/7/2019).
Pemerintah akan melelang sukuk pada Selasa (23/7/2019) dengan 1 seri surat perbendaharaan negara-syariah (SPN-S) dan lima seri sukuk berbasis proyek (project based sukuk/PBS) dengan target Rp8 triliun.
Keenam seri yang akan dilelang menawarkan imbalan beragam mulai dari diskonto hingga 8,625 persen. Perinciannya, Pemerintah melelang seri SPN-S10012020 dengan imbalan diskonto dan jatuh tempo pada 10 Januari 2020. Untuk seri ini, alokasi pembelian non-kompetitif sebesar 50 persen dari jumlah yang dimenangkan.
Baca Juga
Lima seri lainnya merupakan seri PBS yakni pertama, PBS014 yang menawarkan imbalan 6,5 persen dan jatuh tempo pada 15 Mei 2021. Kedua, seri PBS019 yang menawarkan imbalan 8,25 persen dan jatuh tempo pada 15 September 2023. Ketiga, seri PBS021 yang menawarkan imbalan 8,5 persen dan jatuh tempo pada 15 April 2026.
Keempat, seri PBS022 yang menawarkan imbalan 8,625 persen dan jatuh tempo pada 15 April 2034 serta terakhir, seri PBS015 dengan imbalan 8 persen dan jatuh tempo pada 15 Juli 2047. Kelima seri PBS ini memiliki alokasi pembelian non-kompetitif sebesar 30 persen dari jumlah yang dimenangkan.
Kendati mendapat perhatian dari investor, dari sisi outstanding, selisih kontribusi sukuk belum bisa mengimbangi surat utang konvensional. Dikutip dari data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, per 16 Juli 2019, outstanding total surat berharga negara menyentuh Rp2.551,27 triliun.
Adapun, dari nilai itu, kontribusi sukuk baru sekira 20 persen atau senilai Rp426,06 triliun saat kontribusi surat utang negara (SUN) telah menyentuh Rp2.125,2 triliun.
Menurut Handy, untuk menggairahkan pasar sukuk negara, dia menyebut likuiditasnya harus ditingkatkan dan pendalaman pasar. Pemberian insentif bagi investor dan penerbit bisa ditempuh untuk meningkatkan daya saing sukuk. “PR-nya bagaimana meningkatkan likuiditas pasar sukuk,” katanya.
RISIKO RENDAH, YIELD TINGGI
Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Fikri C Permana mengatakan sukuk negara juga diminati investor meskipun tak diperdagangkan di pasar sekunder.
Dia menilai sukuk negara menawarkan risiko rendah dan yield yang cukup tinggi. Menurutnya, tingkat penawaran yang masuk berbanding target atau bid to cover ratio bisa menyentuh empat kali.
Dikutip dari laman IBPA, indeks gabungan sukuk Indonesia (ISIXC) pada Juli (15/7/2019) berada di level 242,1057 di akhir perdagangan dengan yield 9,46 persen. Sementara itu, indeks sukuk Pemerintah (IGSIX) sebesar 239,4470 dengan yield 9,45 persen. Adapun, untuk indeks sukuk korporasi (ICSIX) berada di level 282,5838 dengan yield 10,02 persen.
Sukuk Pemerintah, katanya, bakal tetap lebih menarik dibandingkan dengan surat utang korporasi karena tidak adanya risiko default untuk produk surat utang yang ditawarkan Pemerintah.
“SBSN [surat berharga syariah negara] yang biasanya tidak diminati, bid to cover ratio-nya bisa empat kali. Sukuk kan tenornya ganjil, tidak diperdagangkan di pasar sekunder tetapi dicari juga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
