Proses Pemilu Berpotensi Tahan Laju Emisi Obligasi Korporasi

Proses pemilu tahun ini diharapkan tidak akan terlalu berlarut-larut sebab berpotensi menahan laju emisi surat utang korporasi lebih lama akibat momentum ketidakpastian yang menjadi lebih panjang.
Emanuel B. Caesario | 15 Februari 2019 19:26 WIB
Obligasi - ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Proses pemilu tahun ini diharapkan tidak akan terlalu berlarut-larut sebab berpotensi menahan laju emisi surat utang korporasi lebih lama akibat momentum ketidakpastian yang menjadi lebih panjang.

Wahyu Trenggono, Direktur Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), mengatakan bahwa Secara umum, kondisi yang mewarnai tahun pemilu 2014 tidak jauh berbeda dibandingkan tahun ini.

Pemilu tahun 2014 diawali oleh turbulensi ekonomi global pada 2013 yang ditandai oleh awal tapering off. Turbulensi ekonomi global juga terjadi tahun lalu menjelang tahun pemilu 2019.

Bila melihat pengalaman tahun pemilu 2014, emisi surat utang korporasi akan turun pada tahun pemilu dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun pemilu presiden 2014, total penerbitan obligasi korporasi mencapai Rp47,57 triliun. Nilai ini turun 19% dibandingkan realisasi penerbitan pada tahun 2013 yang mencapai Rp58,56 triliun.

Kondisinya memang berbeda bila dibandingkan dengan periode pemilu 2009. Tahun pemilu 2009 diawali oleh krisis global yang cukup parah pada 2008. Sepanjang 2008, emisi obligasi korporasi sangat minim, hanya Rp12,86 triliun.

Setelah ekonomi sedikit membaik pada 2009, nilai emisi obligasi korporasi juga meningkat menjadi Rp29,68 triliun.

Wahyu mengatakan, akan lebih adil bila kondisi tahun ini hanya diperbandingkan dengan kondisi pemilu 2014, sebab sama-sama diawali oleh tekanan ekonomi global di tahun sebelumnnya, tetapi tidak sampai terjadi krisis.

Menurutnya, turunya emisi obligasi korporasi pada 2014 disebabkan karena kondisi ketidakpastian yang sangat panjang. Pemilu presiden saat ini berlangsung dua putaran. Setelah usai, pelaku pasar masih menunggu lagi hingga penetapan definitif berdasarkan putusan MK karena adanya gugatan dari pasangan Prabowo-Hatta atas pemilu saat itu.

“Pada saat pemilu, selama belum kelihatan hasilnya, pelaku pasar atau emiten yang butuh dana akan menunda penerbitan obligasinya. Tahun 2014 wait and see kelamaan, baru pada Agustus terpilih presidennya. Waktu bagi korporasi untuk terbitkan obligasi sangat terbatas,” katanya, Jumat (15/2/2019).

Alhasil, menurutnya, emisi obligasi korporasi sepanjang 2014 mayoritas berasal dari korporasi yang melakukan refinancing atas surat utangnya yang jatuh tempo. Sangat sedikit emisi obligasi korporasi dengan tujuan penggalangan tambahan dana untuk ekspansi.

Hal ini menyebabkan kebanyakan emisi obligasi korporasi baru terealisasi pada 2015, mencapai Rp62,75 triliun. Nilai ini meningkat 32% dibandingkan realisasi emisi sepanjang tahun pemilu 2014.

“Di pasar primer, semakin cepat presiden definitive terpilih, itu bisa mempercepat peningkatan obligasi korporasi dibandingkan bila berlarut-larut sebab waktu bagi emiten untuk terbitkan obligasi menjadi lebih banyak,” katanya.

I Made Adi Saputra, Kepala Divisi Riset Fixed Income MNC Sekuritas, mengatakan bahwa sepanjang tahun 2019, total obligasi korporasi yang akan jatuh tempo mencapai Rp90,56 triliun. Mayoritas masih berasal dari korporasi di sektor finansial, yakni perusahaan pembiayaan Rp42,88 triliun dan bank Rp22,5 triliun.

Jumlah yang akan jatuh tempo pada semester pertama dan kedua hampir sama. Namun, berdasarkan kuartalnya, nilai jauh tempo terbesar justru akan terjadi bersamaan dengan pemilu, yakni pada kuartal II, senilai Rp37 triliun.

Adapun, jatuh tempo pada kuartal pertama yakni Rp9,76 triliun, sedangkan pada kuartal III dan IV masing-masing Rp16,7 triliun dan Rp27 triliun. Secara umum, surat utang jatuh tempo tahun ini memiliki kualitas yang baik, mayoritas memiliki peringkat tinggi, yakni AAA sebesar Rp50,6 triliun.

Made menilai, peluang bagi kenaikan yield surat utang negara masih terbuka tahun ini, meskipun kemungkinan tidak akan separah tahun lalu. The Fed cenderung bersikap dovish dalam kebijakan suku bunganya tahun ini, tetapi masih mungkin menaikkannya lagi dan diikuti oleh Bank Indonesia.

“Korporasi yang menerbitkan obligais tahun ini, kalau mereka paksakan saat suku bunga naik, akan menyebabkan kenaikan cost of fund penerbitan surat utang,” katanya.

Tag : Obligasi
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top