Bisnis.com, JAKARTA –Pasar keuangan global diguncang pendulum kebijakan moneter AS. Ketika negara itu mengalami krisis keuangan akibat skandal sub-prime mortgages pada 2008, diperlukan berbagai kebijakan untuk mengembalikan ekonomi ke track yang betul.
Bank sentral AS (The Fed) melakukan kebijakan moneter ekspansif. Super longgar! Tingkat bunga dipertahankan mendekati nol selama hampir 8 tahun. Federal Fund Rate, tingkat bunga acuan, dipertahankan pada tingkat 0,25%.
Selain itu, melalui program non konvensional, quantitative easing (QE), jilid 1, 2 dan 3, tidak kurang dari US$85 miliar dipompakan the Fed ke tengah masyarakat, setiap bulan, melalui pembelian treasuries dan mortgages backed securities. Dana membanjir di pasar keuangan global, melimpah ke emerging markets yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi
Ketika ekonomi kembali bertumbuh, tingkat pengangguran menurun, defisit anggaran meningkat tajam dan inflasi naik mendekati (bahkan kini melampaui) target 2%, kebijakan moneter perlu dinormalisasikan.
Awalnya taper tantrum. QE mulai dihentikan pada Mei 2013. Pasar keuangan dunia mulai bergoyang, terutama emerging markets. Lalu tingkat bunga mulai dinaikkan untuk kembali ke tingkat normal seperti sebelum krisis, 3,5%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, tingkat bunga yang naik–yield obligasi yang tinggi, berada di atas 3% bagi 10 Y Treasury, untuk pertama kali sejak 2009 – plus potongan pajak yang besar, bagai magnet menarik dana kembali ke kandangnya.
Emerging market tertekan. Terguncang. Volatilitas meningkat. Mata uang terdepresiasi. Negara mana yang paling menderita? Venezuela, Turki, Argentina, Afrika Selatan, Brasil, Rusia, India, dan Indonesia
Mereka memiliki beberapa ciri serupa. Defisit transaksi berjalan (CAD) yang tinggi, utang luar negeri yang besar, ketergantungan pada produk impor, cadangan devisa yang tipis, inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Indonesia, apa boleh buat, memenuhi empat, dari enam ciri. Empat yang disebutkan pertama!
Sampai akhir September 2018, sejak awal tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah terdepresiasi lebih dari 9%. Saat tulisan ini dibuat kurs US$/IDR bertengger di angka 15.191. Sempat turun di atas Rp15.500 pada 8 Oktober lalu.
Penurunan tajam tersebut telah mengganggu berbagai gerak ekonomi. Membuat perkiraan terhadap arah beberapa indikator melenceng cukup jauh. Pengeluaran devisa untuk impor naik tajam. Gilirannya, neraca perdagangan mengalami defisit lebar, terutama berasal dari impor migas. Defisit minyak dikerek oleh dua faktor, harga minyak bumi dan nilai tukar rupiah yang jauh lebih tinggi dari asumsi APBN.
Giliran selanjutnya, defisit neraca transaksi berjalan (CAD) juga melebar. Pada kuartal 2 lalu, mencapai US$8 miliar, melampaui ambang batas 3% PDB.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI menghabiskan cukup banyak cadangan devisa, yang jumlahnya terbatas. Cadangan devisa telah turun lebih dari US$17 miliar dari rekor tertingginya US$131,98 miliar pada Februari lalu menjadi tinggal US$114,8 miliar pada akhir September.
Masih banyak pihak yang beranggapan, pelemahan rupiah hanya merupakan gejala ekonomi biasa yang tidak perlu terlalu dihiraukan. Toh pelemahan masih berada di bawah Venezuela, Argentina dan Turki. Bahkan masih ada pejabat yang berpegang pada postulat Rodik (2007) dari Harvard University, menyimpulkan bahwa undervaluation (mata uang yang kuat karena dihargai lebih rendah dari harga riilnya) stimulates economic growth.
Nilai mata uang yang menurun tajam, terbukti telah menghilangkan kepercayaan pelaku pasar dan masyarakat terhadap mata uang nasional dan mengantarkan ekonomi ke dalam resesi seperti yang terajdi pada Venezuela, Argentina dan Turki.
Indonesia menjadi sangat rentan terhadap penurunan nilai tukar rupiah, utamanya disebabkan besarnya valuta yang masuk dalam bentuk hot money di pasar keuangan. Saat ini ada sekitar Rp850 triliun dana asing yang membeli Surat Berharga Negara dan lebih dari Rp1,700 triliun dalam bentuk ekuitas, saham yang tercatat di bursa.
Dana tersebut masuk karena differential interest rate yang cukup tinggi antara dolar AS dan Rupiah, dan spread tingkat pertumbuhan ekonomi dan laba emiten yang lukratif
Begitu, investor asing melihat gejala penurunan rupiah yang tajam, melebihi angka differential interest rate, mereka akan pull out. Tejadilah efek spiral. Keluarnya dana asing akan menambah permintaan dolar AS dan meningkatkan pasokan rupiah di pasar.
Harga saham turun, yield SUN naik, cadangan devisa terkuras. Rupiah melemah lebih jauh, dan investor asing pull out dalam jumlah lebih besar
Keluarnya dana asing yang massif akan membuat krisis mata uang dan krisis finansial. Dan krisis finansial merupakan pintu gerbang krisis ekonomi yang lebih luas
Upaya menjaga stabilitas rupiah, menurut saya, harus dilakukan secara holistik melalui tiga kebijakan terpadu. Pertama, kebijakan moneter yang memberikan bobot lebih pada stabilitas, walau untuk sementara harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Kedua, kebijakan fiskal yang sungguh- sungguh guna mengurangi CAD dan ketiga, pendalaman sektor keuangan dengan menyediakan isntrumen lindung nilai yang terbuka dan transparan dalam bentuk organized currency futures market (kontrak berjangka rupiah).
Bank Indonesia, selaku pemegang kebijakan moneter, telah menggunakan berbagai alat yang dimiliknya. Menaikkan tingkat bunga acuan sebesar 150 basis points sejak awal tahun, intervensi pasar yang menguras devisa, pembelian SUN besar-besaran. Bahkan memperkenalkan Non Deliverable Forward (NDF), yang selama ini dianggap barang haram.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai kebijakan walau agak terlambat. Mulai dari program B-20, menaikkan PPh 22 untuk 1.147 barang impor sampai kewajiban menggunakan letter of credit (LC) di perbankan dalam negeri bagi para eksportir.
Satu hal yang masih belum dibuka peluangnya oleh pemerintah dan otoritas moneter. Memperkenalkan pasar berjangka rupiah yang fair dan transparan! Peraturan perundang-undangan, lembaga pengawas, dan sistem transaksi dan akumulasi pengalaman sudah tersedia di bursa berjangka.
Domestik NDF yang akan mulai berfungsi 1 November memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang pendek, peserta yang terbatas sehingga likuiditas yang tipis, juga berada di luar payung undang-undang Perdagangan berjangka.
Tersedianya kontrak berjangka yang berfungsi (well functioning futures exchange) untuk rupiah, menurut saya, akan memberikan berbagai manfaat. Pertama, tersedianya sarana lindung nilai yang regulated, likuid, fair dan transparan, sehingga para investor asing tidak lagi selalu panik setiap kali terjadi penurunan rupiah yang tajam.
Kedua, memberikan sinyal dan mempengaruhi ekspektasi investor akan jauh lebih efektif melalui kontrak berjangka ketimbang melalui intervensi pasar spot.
Ketiga, valuta yang dibutuhkan BI untuk intervensi dan sterilisasi jauh lebih kecil, sehingga cadangan devisa bisa dihemat.
Ketika hujan deras, kita membutuhkan payung. Meloncat dari tetes yang satu ke tetes yang lain tak menghindarkan kita dari kuyup.
*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Selasa (27/11/2018)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
