Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Arab Saudi bakal memasok lebih banyak minyak mentah di tengah sanksi terhadap Iran yang dijatuhkan AS.
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan pihaknya berkomitmen menyediakan pasokan minyak yang mencukupi untuk kebutuhan pasar. Untuk itu, negaranya bekerja sama dengan negara-negara OPEC dan non OPEC untuk memastikan ketersediaan minyak yang aman dan permintaan yang juga terjaga.
Dia mengungkapkan Presiden AS Donald Trump meminta Arab Saudi dan negara-negara OPEC lainnya untuk memastikan dapat terus memasok minyak ke pasar jika pasokan dari Iran menurun.
"Baru-baru ini, Iran mengurangi ekspornya hingga 700.000 barel per hari. Arab Saudi dan OPEC dan negara-negara non OPEC menghasilkan 1,5 juta barel per hari. Jadi, kami mengekspor 2 barel per hari untuk tiap barel yang hilang dari Iran," papar MBS kepada Bloomberg seperti dilansir Sabtu (6/10/2018).
Namun, kenaikan harga minyak yang terjadi pada bulan lalu diyakini bukan karena Iran tapi karena ada banyak hal yang terjadi Kanada, Meksiko, Libya, Venezuela, dan negara-negara lainnya.
Seperti diketahui, AS keluar dari perjanjian nuklir damai dengan Iran dan negara-negara adidaya lainnya karena menilai pemerintah negara Timur Tengah itu tidak melakukan langkah-langkah yang cukup meyakinkan untuk memastikan program nuklirnya dihentikan. Setelah itu, Presiden AS Donald Trump pun menjatuhkan sanksi ekonomi ke negara tersebut, termasuk dalam hal perdagangan minyak.
MBS mengklaim produksi minyak Arab Saudi sudah mencapai 10,7 juta barel. Kerajaan di Timur Tengah itu mengaku memiliki kapasitas cadangan sebesar 1,3 juta barel yang dapat digelontorkan jika ada kebutuhan di pasar.
Arab Saudi juga mengungkapkan tengah berupaya mencapai kesepakatan dengan Kuwait untuk melakukan reaktivasi produksi minyak di perbatasan kedua negara, yang dikenal sebagai "Saudi-Kuwaiti neutral zone" atau "Divided Zone". Ini adalah wilayah yang luasnya lebih dari 5.000 kilometer persegi yang mengacu pada Perjanjian Uqair pada 1922.
Produksi minyak oleh kedua negara di kawasan itu sebenarnya sudah berjalan. Namun, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana memutuskan untuk menghentikan produksi dengan berbagai alasan.
Sejumlah nama yang beroperasi di wilayah tersebut adalah Toyo Engineering dari Jepang, Aramco Gulf Operations Co. dari Arab Saudi, dan Kuwait Gulf Oil Co. Financial Times menyebut produksi di zona itu mencapai 330.000 barel per hari sebelum harga minyak jatuh empat tahun lalu.
MBS mengungkapkan Pemerintah Kuwait ingin menyelesaikan beberapa hal terlebih dulu sebelum produksi dilakukan.
"Itu bagian dari masalah kedaulatan antara kedua negara yang sudah ada sejak 50 tahun lalu. Mereka ingin membereskannya sebelum kami melanjutkan produksi di sana. Kami pikir masalah yang sudah ada selama 50 tahun tidak akan bisa diselesaikan dalam beberapa pekan. Jadi, kami mencoba untuk sepakat dengan mereka untuk melanjutkan produksi untuk 5-10 tahun ke depan sembari menyelesaikan masalah kedaulatan ini," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
