Filipina Tahan Operasi Tambang Nikel karena Aturan Lingkungan

Filipina, salah satu pemasok utama bijih nikel, segera membatasi pengembangan lahan pertambangan pada pekan ini setelah aturan perlindungan lingkungan baru mulai diterapkan.
Mutiara Nabila | 06 September 2018 19:32 WIB
Smelter nikel. - Ilustrasi/JIBI

Bisnis.com, JAKARTA – Filipina, salah satu pemasok utama bijih nikel, segera membatasi pengembangan lahan pertambangan pada pekan ini setelah aturan perlindungan lingkungan baru mulai diterapkan.

Aturan pembatasan pertambangan, yang didukung oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte, menargetkan 29 dari 48 tambang yang beroperasi di Filipina, yang memproduksi nikel yang memasok bijih ke pasar logam utama dunia, China.

Pertambangan menjadi isu yang sering kali diperdebatkan di negara-negara Asia Tenggara sebagai sumber utama setelah muncul sejumlah aksi penyelahgunaan lingkungan.

Kelompok industri Chamber of Mines of the Philipphines menyebutkan bahwa pihaknya mendukung permintaan dari pemerintah.

Di bawah aturan baru, akan dibangun zona penyangga sedalam 20 meter di dekat pembatas petak pertambangan dekat sungai dan aliran air lainnya, di mana ekstraksi logam itu akan dilarang.

Penambang nikel akan dibatasi produksinya dengan kisaran antara 50 – 100 hektare setelah aturan diberlakukan, tergantung dari besaran produksi msaing-msing tambang dan melihat apabila penambang tersebut memiliki pabrik pengolah lanjutan.

Permintaan dari pemerintah Filipina, yang akan berlaku mulai pekan ini, hanya akan mengizinkan tiap pertambangan untuk memproduksi 1 juta ton bijih nikel dalam setahun dan bekerja di lahan tambang seluas 50 hektare.

“Jika ada penambang yang berencana membuka lahan baru, katakanlah 100 hektare, mereka juga harus merehabilitasi lahan lain sejumlah 100 hektare yang sebelumnya sudah mereka gunakan,” ujar Wilferdo Moncano, Direktur Biro Geosains Manila, silansir dari Reuters, Kamis (6/9/2018).

Duterte sudah memberikan imbauan kepada para penambang sejak April lalu untuk kembali melakukan penanaman hutan di bekas area operasi mereka sebelumnya dan memberikan peringatan bahwa dirinya akan mencabut izin apabila tidak melihat ada pohon setinggi Duterte dalam 6 bulan.

Sebagai persyaratan, para penambang diharuskan menaruh 5 juta peso atau sekitar US$93.370 jaminan pelaksanaan setiap tahunnya sebagai garansi bahwa mereka akan mematuhi persyaratan rehabilitasi tambang. Jaminan tersebut akan hangus jika penambang tidak mematuhi aturan.

“Perusahaan yang menjadi anggota kamu melakukan upaya dengan laju yang sangat cepat untuk memenuhi permintaan tersebut, termasuk melakukan revegetasi wilayah tambang yang sudah tidak aktif,” ungkap Rocky Dimaculangan, Wakil Pimpinan Chamber of Mines.

Produksi bijih nikel dari Filipina tercatat merosot 10% pada semester I/2018 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya menjadi 9,43 juta ton.

11 tambang nikel di Negeri Lumbung Padi Asean itu telah menghentikan produksi hingga nol sepanjang semester I/2018 karena operasinya sedang ditangguhkan atau dengan status dalam perbaikan.

Tag : komoditas, nikel
Editor : Pamuji Tri Nastiti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top