Pemerintah Ingin Tingkatkan Jumlah Emisi Obligasi Ritel

Pemerintah membuka opsi peningkatan jumlah emisi tahunan instrumen surat utang yang diperuntukkan bagi investor ritel domestik guna memperdalam basis investor ritel surat utang di masa mendatang seiring upaya untuk mengurangi dominasi kepemilikan asing.
Emanuel B. Caesario | 21 Agustus 2018 10:31 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah membuka opsi peningkatan jumlah emisi tahunan instrumen surat utang yang diperuntukkan bagi investor ritel domestik guna memperdalam basis investor ritel surat utang di masa mendatang seiring upaya untuk mengurangi dominasi kepemilikan asing.

Tahun ini, pemerintah sudah memulai dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN) berbasis tabungan untuk investor ritel atau saving bond retail (SBR) sebanyak dua kali. Emisi pertama pada Mei untuk seri SBR003, dan kini mulai memasarkan seri SBR004.

Padahal, selama ini instrumen ini hanya diterbikan setahun sekali setahun, sama seperti obligasi ritel Indonesia (ORI), sukuk ritel (Sukri) dan sukuk tabungan (ST). Sukuk tabungan bahkan baru diterbitkan sekali pada 2016.

Tahun ini, memang baru pertama kalinya SBR dipasarkan secara daring atau online. Hal ini memudahkan pemerintah dalam memasarkan dan menerbitkan instrumen ini dua kali, meskipun pada percobaan pertama yang lalu hanya mendulang permintaan Rp1,93 triliun.

Luki Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa animo investor ritel atas instrumen SBR003 yang diterbikan secara online Mei lalu sejatinya sangat tinggi.

Hanya saja, masa penawaran yang dibuka pemerintah terlalu singkat, yakni hanya 2 pekan. Namun, dalam waktu singkat itu saja, pemerintah berhasil menjaring 5.683 investor baru dari total 7.642 investor yang membeli instrumen ini.

Inisiatif menerbitkan instrumen ini melalui platform online terbukti efektif menjaring investor muda kalangan milenial. Dari 5.683 investor baru tersebut, sebanyak 2.509 investor atau 44% berasal dari kelompok usia antara 25 tahun hingga 40 tahun, sedangkan 25 tahun ke bawah mencapai 561 orang atau 9,9%.

Masih tingginya minat investor menyebabkan pemerintah menerbitkan lagi instrumen ini dengan seri SBR004. Seri ini akan dipasarkan 4 pekan sejak kemarin hingga 13 September 2018.

Prosesnya yang mudah, kuponnya yang tinggi minimal 8,05% dan bersifat mengambang, serta antusiasme masyarakat menyebabkan pemerintah optimis instrumen ini akan mendulang minat lebih tinggi dari targetnya Rp1 triliun.

“Sekarang prosesnya mudah, investor bisa beli dari kapan saja dan di mana saja. Ini proses edukasi instrumen surat utang kepada masyarakat untuk memperdalam pasar kita,” katanya, Senin (20/8/2018).

Luki mengatakan, platform pemasaran surat utang secara online disebut dengan e-SBN. Artinya, sasaran pemerintah untuk metode pemasaran online menyasar semua jenis SBN, baik surat utang negara (SUN), sukuk, ORI, Sukri, SBR, maupun ST.

Menurutnya, pemerintah akan terus menganalisis kebutuhan pasar, khususnya investor ritel. Setelah SBR, pemerintah akan pasarkan ST secara online pada November mendatang. Pemerintah kini tengah mengkaji pemasaran ORI dan sukri secara online pula.

“Kita sedang kaji [memasarkan SUN dan Sukri secara online]. Intinya, kita ingin memperdalam dan memperluas pasar keuangan. Itu target kita. Sangat terbuka kita akan terbitkan hingga dua kali setahun,” katanya.

Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa untuk tahun ini, ORI masih akan diterbikan secara offline atau secara konvensional pada Oktober mendatang.

Menurutnya, dari segi infrastruktur, pemerintah sudah siap untuk memasarkan ORI dan Sukri secara online di pasar perdana, tidak saja SBR dan ST.

Akan tetapi, berbeda dibandingkan SBR dan ST, ORI dan Sukri bersifat dapat diperdagangkan di pasar sekunder, padahal infrastruktur perdagangan surat utang online di pasar sekunder belum matang. Transaksi ORI dan Sukri selama ini masih terjadi di luar bursa atau over the counter (OTC).

Pemerintah akan menunggu hingga infrastruktur perdagangan surat utang di pasar sekunder siap, sehingga nantinya pasar primer dan sekunder kompak online. Kini, infrastruktur tersebut tengah dipersiapkan oleh Bursa Efek Indonesia, yakni electronic trading platform (ETP) untuk obligasi.

“Kalau ETP-nya sudah ada dan terkoneksi ke sistem kami, kami sudah bisa fasilitasi mereka ke pasar sekunder. Ini yang kita tunggu kemajuan ETP ini,” katanya.

Tag : Obligasi
Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top