Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia diminta mengubah pola operasi terkait kegiatan dalam kepemilikan instrumen surat utang negara saat ini.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, yang perlu dipahami dari kondisi surat utang Bank Indonesia hanyalah tujuan memilikinya. Saat ini, tujuan BI hanya untuk memperkaya instrumen yang dimilikinya kemudian menjual untuk menahan kontraksi dari suku bunga yang ditetapkan.
Dirinya menilai apalagi dengan skema suku bunga acuan 7-Day Repo Rate yang dianut BI saat ini, instrumen yang dimiliki akan dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
"Jadi kaitannya SBN dengan suku bunga itu, BI tentu akan selalu memiliki keputusan suku bunga menahan suku bunga rendah supaya yield yang dilakukan ketika jual ada di sekitar suku bunga acuan yang sekarang 4,25%. Jadi tidak ada masalah ketika kepemilikan BI di instrumen SBN naik turun sangat wajar," katanya, Rabu (25/4/2018).
Pieter mengemukakan paling penting yang perlu disoroti yakni pola operasi BI yang seharusnya mulai diubah. Jika di luar negeri, Bank sentral akan membeli lebih banyak instrumen dengan tujuan karakteristik pasarnya untuk ekspansi, sedangkan BI malah sebaliknya untuk menjual.
Pieter mengemukakan Bank Sentral Amerika Serikat saat ini juga sedang melakukan normalisasi keseimbangan yakni dengan mengurangi instrumen surat utang pemerintah dan swasta di neracanya. Sebab, porsi yang dimiliki terlalu besar.
"Kalau BI gimana? surat utang swasta aja hampir tidak punya. Nah, ini yang perlu diubah karena kontraksi ini yang menjadikan sistem insentif di bank itu anomali. Lihat kan perbankan lebih suka simpan uang di BI daripada disalurkan untuk kredit, akhirnya yang berimbas negatif bank-bank kecil harus berebut dana agar kebagian," ujarnya.
Hal ini, juga erat kaitanya dengan keyakinan BI yang menilai likuiditas ample, padahal faktanya kondisi ample hanya terjadi pada bank BUKU IV tidak di bawahnya.
"Ini yang terus saya dorong, saya juga yakin dengan Gubernur BI yang baru pasti punya niatan membantu pemerintah tinggal gimana dia menterjemahkan dalam bentuk kebijakan," katanya.
Sementara itu, pemerintah mengklaim kepemilikan Bank Sentral pada porsi surat utang negara masih dalam kondisi yang wajar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1692301785.jpg?w=80&h=80)
