LAJU EMISI SBN: Penerbitan Lampaui 40,9% Pada Kuartal I, Laju Tertinggi 5 Tahun

Strategi front loading pemerintah melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN yang cukup agresif sepanjang kuartal pertama tahun ini akan menjadi sentimen positif bagi pasar obligasi pada tiga kuartal selanjutnya.
Emanuel B. Caesario | 22 Maret 2018 18:35 WIB
SURAT UTANG NEGARA

Bisnis.com, JAKARTA — Strategi front loading pemerintah melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN yang cukup agresif sepanjang kuartal pertama tahun ini akan menjadi sentimen positif bagi pasar obligasi pada tiga kuartal selanjutnya.

Hingga Kamis (22/3/2018), total penerbitan SBN baik di pasar lokal maupun global sudah mencapai Rp297,4 triliun. Termasuk di dalamnya yakni hasil lelang sukuk negara dan hasil penjualan sukuk negara ritel pekan ini.

Nilai tersebut sudah mencapai 40,9% dari target penerbitan SBN tahun ini Rp727,3 triliun. Adapun, target penerbitan SBN melalui lelang pada kuartal pertama 2018 adalah senilai Rp194,5 triliun, sedangkan pemerintah sudah merealisasikan Rp190,3 triliun atau 97,8%.

Pemerintah hanya butuh Rp4,2 triliun untuk memenuhi targetnya pada kuartal pertama ini. Padahal, pemerintah masih memiliki sisa satu kali lelang lagi pada pekan depan, yakni lelang surat utang negara atau SUN dengan target indikatif Rp17 triliun dan target maksimal Rp25,5 triliun.

Anup Kumar, Senior Fixed Income Analyst Bank Maybank Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya masih cukup optimistis lelang terakhir kuartal pertama pada pekan depan akan mendapatkan permintaan pasar yang cukup baik.

Tren permintaan investor dalam lelang-lelang SBN, baik SUN maupun sukuk, sudah mulai meningkat lagi akhir-akhir ini. Investor asing pun sudah mulai kembali masuk ke pasar surat utang pemerintah.

Lelang sukuk negara pekan ini, misalnya, mendulang permintaan Rp13 triliun, atau 1,5 kali nilai permintaan lelang sukuk dua pekan sebelumnya yang senilai Rp8,6 triliun. Sementara itu, lelang SUN pekan lalu berhasil menambah kepemilikan asing senilai Rp6,94 triliun, atau 30% dari total nilai penerbitan Rp23,45 triliun.

“Pada kuartal pertama tahun ini pemerintah akan dapat membukukan antara 40% - 50% dari target penerbitan SBN. Ini merupakan laju penerbitan tertinggi dalam 5 tahun terakhir,” katanya, Selasa (20/3/2018).

Anup mengatakan, hal tersebut merupakan langkah yang positif, baik bagi pemerintah maupun bagi pasar obligasi secara umum. Bila pemerintah tidak merevisi target penerbitan SBN tahun ini, maka risiko supply akan menurun di tiga kuartal selanjutnya.

“Karena risiko supply pemerintah menurun, maka itu akan menjadi katalis positif bagi pasar obligasi tiga kuartal berikutnya,” katanya.

Anup menilai, langkah pemerintah ini tepat sebab tren suku bunga global saat ini kian meningkat sehingga resiko peningkatan biaya dana surat utang akan semakin tinggi pula pada bulan-bulan mendatang. Pemerintah secepatnya menerbitkan utang selagi bunga masih rendah.

Di lain pihak, pemerintah tetap tidak terlihat terlalu agresif menerbitkan surat utang, tidak sampai menimbulkan kesan terlalu terburu-buru sehingga menyebabkan pasar terkoreksi. Koreksi yang terjadi di pasar justru koreksi wajar karena mekanisme pasar dan sentimen eksternal.

Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, mengatakan bahwa pemerintah memang harus secepatnya menerbitkan utangnya tahun ini sebab sinyal kenaikan suku bunga The Fed yang cukup agresif sudah sangat jelas.

Hans menilai hal tersebut tentu menjadi pertimbangan utama pemerintah sehingga laju penerbitan SBN di awal tahun sangat cepat, walaupun dana yang diserap belum tentu segera digunakan. Dana tersebut kemungkinan masih mengendap, sebab realisasi belanja APBN di awal tahun pun belum terlalu tinggi.

Per akhir Februari, realisasi belanja negara adalah sebesar Rp249,03 triliun, atau 11,2% dari target belanja APBN 2018 Rp2.220,66 triliun. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp200,08 triliun atau 10,6% dari target Rp1.894,72 triliun.

Hans mengatakan, di satu sisi hal ini memang positif bagi keuangan negara, tetapi di sisi lain hal ini menyebabkan adanya sedikit pengetatan likuiditas di awal tahun ini, terutama bagi korporasi swasta yang ingin menerbitkan surat utang. Ada gejala perebutan dana di pasar antara pemerintah dan korporasi.

“Ini memang jadi masalah juga karena pemerintah sedot dana dulu, tidak dibelanjakan, sehingga likuiditas di pasar jadi agak mengetat. Pertumbuhan belanja pemerintah juga masih kecil, itu yang mengontribusi pertumbuhan ekonomi kita agak rendah juga,” katanya.

Adapun, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, hingga Rabu (21/3/2018) total emisi obligasi, sukuk dan medium term notes korporasi yang sudah didaftarkan di KSEI dan diterbitkan di dalam negeri mencapai hampir Rp40 triliun dan USD44 juta.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Obligasi

Editor : Riendy Astria

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top