Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PMN BUMN: Wijaya Karya (WIKA) Rights Issue Rp11,07 Triliun

Menyusul 35 perusahaan pelat merah lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. telah mengajukan penambahan modal kepada pemerintah melalui mekanisme rights issue senilai total Rp11,07 triliun.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. telah mengajukan penambahan modal kepada pemerintah melalui mekanisme rights issue senilai total Rp11,07 triliun. /
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. telah mengajukan penambahan modal kepada pemerintah melalui mekanisme rights issue senilai total Rp11,07 triliun. /

Bisnis.com, JAKARTA--Menyusul 35 perusahaan pelat merah lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. telah mengajukan penambahan modal kepada pemerintah melalui mekanisme rights issue senilai total Rp11,07 triliun.

Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo mengatakan proposal yang diajukan perseroan kepada pemerintah dalam penyertaan modal negara (PMN) tersebut mencapai total Rp7,2 triliun.

"PMN ini kami majukan dengan usulan Rp2,6 triliun dan Rp4,6 triliun masing-masing 2015 dan 2016," ungkapnya, Kamis (29/1/2015).

Dia mengakui, emiten berkode saham WIKA itu diminta oleh pemerintah untuk memajukan target PMN menjadi tahun ini menyusul 35 badan usaha milik negara (BUMN) yang bakal disuntik modal pemerintah sebesar Rp48,01 triliun. Pembahasan PMN terhadap 35 BUMN di dalam RAPBN-P 2015 itu masih berlangsung di DPR.

Suntikan modal dari pemerintah itu, sambungnya, akan digunakan perseroan untuk menunjang program yang digagas Kabinet Joko Widodo di sektor infrastruktur. Diantaranya untuk pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt, proyek pengadaan air bersih, jalan dan jembatan, termasuk proyek-proyek terkait minyak serta gas.

Salah satu proyek besar yang diincar adalah pengadaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) dengan nilai investasi mencapai US$1,56 miliar. Perseroan mengincar rencana pengembangan di Sumatera Selatan dengan kapasitas 2x600 MW, di Serang (2x1.000 MW), dan di Banten (2x1.000 MW).

"Share kami di sana tidak besar, masing-masing 15%. Kalau ditotal ada sekitar 780 MW. Kebutuhan untuk pengembangan itu sekitar US$1,5juta-US$2juta/MW," ujar Bintang.

Direktur Keuangan WIKA Adji Firmantoro menambahkan PMN akan dilakukan melalui mekanisme penerbitan saham baru (rights issue) sesuai dengan aturan bagi perusahaan terbuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). WIKA akan menggelar right issue dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) agar saham pemerintah dan publik tidak terdilusi.

"Kemungkinan bisa jadi Rp11 triliun, karena publik enggak mau terdilusi juga. Kami tidak bisa memaksakan tahun ini karena ini pembicaraan pemerintah dengan DPR. Yang diusulkan WIKA dua tahap tahun ini dan tahun depan," paparnya.

Pemerintah tercatat menggenggam saham WIKA sebesar 65,15% per 30 september 2014. Sedangkan, sebanyak 33% saham dimiliki publik dan sisanya dimiliki oleh direksi dan karyawan WIKA sebesar 1,85%.

Dia memastikan, rights issue yang akan digelar perseroan tidak membuat kepemilikan saham pemerintah berkurang. Perseroan memerkirakan PMN yang akan digelontorkan pemerintah mencapai Rp7,2 triliun.

Jika pemerintah mempertahankan porsi kepemilikan dan akan menyerap saham baru WIKA senilai Rp7,2 triliun, diperkirakan dana hasil right issue dari saham publik senilai Rp3,8 triliun. Dengan demikian, total perolehan dana hasil rights issue dapat mencapai Rp11,07 triliun.

Adji memerkirakan, dari total target dana PMN yang diajukan Rp7,2 triliun, pemerintah dan DPR akan mengabulkan suntikan modal Rp4 triliun. Sehingga, total hasil right issue diproyeksi mencapai Rp6,1 triliun setelah publik menyerap saham baru Rp2,1 triliun.

Aksi korporasi tersebut, sambungnya, diproyeksi meningkatkan target kontrak baru yang dibidik perseroan pada tahun ini sebesar Rp5 triliun menjadi Rp35,59 triliun. WIKA membidik perolehan kontrak baru sebesar Rp30,59 triliun pada 2015, melonjak 73,5% dari realisasi sepanjang tahun lalu Rp17,63 triliun.

Akan tetapi, jika pemerintah dan DPR tidak menyetujui rencana PMN tersebut, manajemen WIKA tetap akan menggelar aksi korporasi rights issue pada 2017. Bila pemerintah tidak menyerap right issue, dana yang diperoleh dari serapan investor publik ditargetkan mencapai Rp2 triliun.

"Yang penting pemerintah tetap mayoritas 51%, tapi pemerintah kan enggak injeksi modal berarti terdilusi. Minimal Rp2 triliun tanpa PMN dan rights issue 2017," tuturnya.

Sementara itu, WIKA membidik laba bersih pada tahun ini dapat mencapai Rp764,52 miliar, naik 27,42% dari target tahun lalu Rp600 miliar. Penjualan yang dibidik mencapai Rp21,43 triliun, naik 23,8% dari target tahun lalu Rp17,31 triliun.

Adapun belanja modal (capital expenditure/capex) yang dianggarkan perseroan pada 2015 sebesar Rp1,74 triliun lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp1,99 triliun. Tahun lalu, serapan dana Capex hanya mencapai Rp1,05 triliun atau 52,37% dari alokasi dana belanja modal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sukirno
Editor : Sukirno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper