Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Cukup beruntung karena meraih pinjaman sindikasi perbankan dengan nominal fantastis mencapai Rp4,5 triliun.
Direktur Keuangan Telkom Honesti Basyir menyebutkan pinjaman sindikasi diperoleh dari tiga perbankan milik negara, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.
“Desember ini kami approval budget dengan komisaris, paling tidak Januari sudah dapat kepastian fasilitas sindikasi,” ujar Honesti, pekan lalu.
Saat ini, kedua pihak melakukan diskusi terkait waktu jatuh tempo dan tingkat bunga fasilitas pinjaman sindikasi tersebut. Tenor pinjaman yang diinginkan tidak terlalu lama yakni antara 3 tahun sampai 5 tahun.
Dia meyakini perseroan bisa meraih level bunga yang paling murah, mengingat kedua pihak sama-sama perusahaan milik negara yang seharusnya saling mendukung. Harapannya, tingkat bunga berada di level LIBOR+2%, atau tidak jauh berbeda dengan pinjaman sindikasi yang diperoleh tahun sebelumnya yakni LIBOR+1,5%.
Seluruh dana pinjaman akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal Telkom dan anak usaha, kecuali PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), tahun depan.
Sebagai informasi, total belanja modal Telkom pada 2014 diperkirakan mencapai Rp17,8 triliun-Rp22,3 triliun atau 20%-25% dari target pendapatan perseroan pada tahun yang sama yakni sekitar Rp89,1 triliun.
Sebanyak 60% kebutuhan belanja modal atau sekitar Rp10,68 triliun-Rp13,38 triliun dialokasikan untuk Telkomsel yang seluruh sumber dananya berasal dari internal perusahaan. Sementara itu, 40% anggaran belanja modal atau Rp7,12 triliun-Rp8,92 triliun untuk Telkom dan anak usaha lain.
“Nah 65% dari kebutuhan capex [capital expenditure] Telkom dan anak usaha lain itu dari pinjaman sindikasi yang Rp4,5 triliun tadi,” jelasnya.
Perseroan lebih memilih opsi pinjaman sindikasi ketimbang penerbitan surat utang karena mengamati kondisi pasar obligasi yang berfluktuasi saat ini. Terlebih, depresiasi rupiah yang semakin memburuk menyebabkan investor asing enggan menaruh dananya di pasar obligasi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
