Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan konstruksi dan pengembang properti pelat merah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menunda rencana penerbitan saham baru atau rights issue sekitar 30% tahun ini akibat belum ada keputusan pemerintah mengenai pemberian penyertaan modal negara (PMN).
Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Amrozi Hamidi mengemukakan pelaksanaan rights issue memerlukan PMN agar tidak menghilangkan kepemilikan mayoritas negara sebagaimana disyaratkan DPR RI.
“Namun, sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari pemerintah, maka rencana rights issue belum dapat dilaksanakan,” tuturnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/9/2013).
Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk melakukan rencana korporasi tersebut sejak 2008.
Namun, anggota parlemen meminta agar kepemilikan saham pemerintah tidak terdilusi setelah penerbitan saham baru tersebut. Dalam portepel saat ini, jumlah saham Adhi Karya tercatat sebanyak 5 miliar lembar saham.
Meskipun demikian, pihaknya belum dapat memastikan rencana aksi penawaran umum terbatas itu direalisasikan.
“DPR berharap kami melakukan rights issue maksimal 30% dari saham portepel Adhi Karya. Yang jelas, tahun ini Adhi Karya tidak memproses rights issue,” katanya.
Pada awal tahun ini, perseroan menargetkan rencana tersebut dapat direalisasikan tahun ini dengan perolehan dana sekitar Rp2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
