JAKARTA: Pemerintah dan Bank Indonesia tengah menyiapkan infrastruktur pendukung untuk bisa menerbitkan obligasi berdenominasi dollar AS di dalam negeri sejalan dengan upaya diversifikasi instrument pembiayaan dan pengembangan pasar.Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, menjelaskan salah satu upaya diversifikasi instrument pembiayaan dan pengembangan pasar obligasi nasional adalah dengan merencanakan penerbitan surat utang berdenominasi dollar AS.Namun, lanjutnya, hal itu belum bisa dilakukan saat ini karena masih membutuhkan infrastruktur pendukung yang tengah dibangun bersama bank sentral.“Kami masih punya rencana itu (penerbitan obligasi dollar) dan saat ini sedang dilakukan berbagai persiapan termasuk koordinasi dengan BI. Jadwal pastinya belum bisa disampaikan, tapi kami akan pertimbangkan waktunya,” jelasnya di kantor, Jumat 28 April 2012.Selain obligasi dollar, kata Rahmat, upaya diversifikasi juga mengarah pada penerbitan obligasi lintas negara di kawasan Asean+3 dengan denominasi menggunakan mata uang lokal atau negara tempat lelang dilakukan.“Bonds yang diterbitkan antar-negera ini bisa corporate bonds maupun government bond. Ini akan bisa mendorong instrumen-instrumen jangka panjang. Apalagi dikatakan bahwa tingkat saving di kawasan Asia cukup tinggi sehingga itu bisa dimanfaatkan,” tuturnya.Namun, katanya, skema pembiayaan kawasan tersebut masih dalam tahapan pembahasan insentif di forum pertemuan Asean+3 untuk bisa mengembangkan infrastruktur pendukungnya.“Masing-masing negara itu ingin mengembangkan interestnya masing-masing. Kalau kita belum siap, nanti kita akan ada di posisi yang tidak menguntungkan karena pasar kita akan dimanfaatkan oleh negara lain. Ini yang harus kita antisipasi,” katanya.Bimantara Widyajala, Direktur Surat Berharga Negara Ditjen Pengelolaan Utang, menambahkan pembahasan mengenai itu masih berlangsung secara reguler dan berkala karena masih perlu harmonisasi dan standarisasi di setiap negara anggota.“Kan negara Asean+3 kapasitas pasar modalnya berbeda-beda. Ada yang msh tertinggal seperti Kamboja, Laos, Brunei, dan lain-lain. Kami juga mengusulkan adanya semacam pembangunan kapasitas untuk ini,” ujarnya.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
