JAKARTA: Pemerintah seharusnya membentuk tim lacak bala dan tim verifikasi untuk memastikan asal-usul timah dan mengontrol kualitas timah yang diekspor.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P Arif Budimanta di Jakarta (5/4/2012), ketika dimintai pendapatnya mengenai eksport timah berkadar rendah oleh sejumlah smelter ke beberapa Negara, seperti Malaysia dan Singapore.Pasalnya, negara tujuan ekspor tersebut kemudian mengolah dan menjualnya kembali menggunakan brand (merk dagang) yang dimiliki oleh kedua Negara tersebut. Menurut Arif, Tim Lacak Bala tersebut diperlukan terutama ketika para pengusaha smelter di Babel masih bisa mengekspor produk timah berkadar rendah, meskipun Permendag No.04/M-DAG/PER/1/2007 telah menyebutkan kadar minimal logam ekspor adalah 99,85% SN.Seperti pernah diberitakan oleh Koran Bangka Pos (7/5/2009) yang menyebutkan lima dari 167 kontainer milik smelter yang diuji kadar Sn-nya tidak memenuhi standar. “Agar peristiwa tersebut tidak terulang ada, baiknya setiap produk timah yang diekspor adalah produk yang sudah memiliki brand,” demikian ungkap Ketua Pembentukan Pasar Timah Indonesia Wachid Usman.Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Bangka Belitung Teguh Pramono menyebutkan bahwa secara keseluruhan ekspor timah Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 17,6%. Sayangnya tidak semua timah yang diekspor tersebut merupakan timah yang telah memiliki brand, sehingga ada kemungkinan potensi pendapatan yang hilang mengingat harga timah yang diekspor dengan brand dihargai lebih mahal di pasaran.Saat ini Indonesia sudah memiliki tiga brand (merk dagang) untuk produk timah, seperti Banka dan Kundur milik PT Timah (Persero) Tbk dan Koba milik PT Koba Tin. Ketiga brand inilah yang ditawarkan kepada konsumen melalui pasar timah Indonesia.Selain mengungkapkan jumlah ekspor, Teguh juga menjelaskan bahwa Singapura masih menjadi tujuan utama ekspor timah dari Babel yang nilainya mencapai US$1.445,2 juta (76,07%), diikuti Malaysia US$159,2 juta (8,4%), lalu Belanda US$144,4 juta (7,6%), dan Taiwan US$77,6 juta (4,1%), serta Jepang US$73,5 juta (3,8 %).Data BPS tersebut semakin menguatkan kecurigaan Ketua Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif, yang menuding Malaysia dan Singapore menjadi dalang dibalik penolakan smelter (perusahaan peleburan) di Bangka Belitung untuk menjual produknya melalui Pasar Timah Indonesia. Padahal pasar tersebut sejatinya merupakan upaya agar Indonesia sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia bisa menjadi penentu harga timah dunia.Bagi Indonesia, menjadi penentu harga timah dunia, selain sangat mungkin, juga sangat penting. Terutama ketika harga timah dunia anjlok yang membuat seluruh pengusaha timah di Bangka Belitung merasa perlu mengambil sejumlah langkah. Mulai dari melakukan moratorium hingga membentuk pasar timah Indonesia.Keputusan tersebut berujung pada penurunan eksport timah dari Bangka Belitung. Menurut BPS Bangka Belitung, eksport timah dari Bangka Belitung turun hingga 1.940 ton saja per bulannya, padahal sebelum moratorium ekspor rata-rata setiap bulannya mencapai lebih kurang 7.000 ton.Setelah suplai berhasil ditekan dan krisis di eropa berangsur pulih harga pun mulai membaik. Hal ini direspon oleh para pengusaha timah dengan kembali menggenjot ekspornya yang mencapai 12,727,813 Metrik Ton pada bulan Desember 2011 dan melupakan pasar timah Indoneisa yang telah digagas bersama. Pasalnya hingga saat ini, baru PT Timah (Persero) dan PT Koba Tin yang menjual produknya melalui Pasar Timah Indonesia.Atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementrian Perdagangan sebaiknya segera mengambil langkah-langkah strategis seperti melarang ekspor timah tanpa brand atau memberlakukan ekspor satu pintu. (Antara/arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
