Pemprov Jabar gandeng konsultan obligasi

 
News Editor | 15 Desember 2010 11:31 WIB

 

BANDUNG: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggandeng konsultan untuk mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah pada 2012.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda Puradimaja mengemukakan hingga saat ini tidak ada satu pun pejabat di lingkungan Pemprov Jabar yang memiliki pengalaman memadai terkait penerbitan obligasi daerah.

“Kami perlu bantuan konsultan dalam rencana penerbitan obligasi itu,†katanya, hari ini.

Deny mengatakan modal utama menerbitkan obligasi daerah antara lain laporan keuangan Provinsi Jabar yang harus mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan tim yang akan menyusun rencana penerbitan obligasi daerah tersebut.

Pemprov Jabar membutuhkan tambahan modal untuk pembangunan sejumlah infrastruktur. Oleh karena itu, penjajakan penerbitan obligasi daerah diharapkan bisa menjadi sumber alternatif pembiayaan.

Jabar, kata dia, membutuhkan dana setidaknya Rp650 triliun untuk melaksanakan berbagai program hingga 2025.

Akan tetapi, katanya, tidak tertutup kemungkinan akan lahir opsi lain berupa pembelian saham perusahaan-perusahaan tertentu yang berprospek baik untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah dalam waktu dekat.

“Pembelian saham itu bisa jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan penerbitan obligasi daerah yang memakan proses yang lama atau harus dari awal,†katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengemukakan telah melakukan sejumlah persiapan terkait rencana penerbitan obligasi, antara lain membenahi laporan keuangan dan menyiapkan tim yang menangani rencana tersebut.

“Secara undang-undang obligasi daerah dibenarkan. Kami berani menjadi daerah yang mewacanakan lebih awal rencana penerbitan obligasi karena belum ada daerah yang melakukan itu,†katanya.

Di sisi lain, kalangan akademisi menilai rencana Pemprov Jabar menerbitkan obligasi daerah pada 2012 bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah minimnya dukungan perbankan dan anggaran pemerintah pusat.

Aldrin Herwany, pengamat keuangan Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi (LM FE) Unpad, mengatakan penerbitan obligasi biasanya merupakan pilihan terakhir apabila sulit mencari sumber pembiayaan.

Namun begitu, dia mengingatkan pemerintah daerah juga tetap perlu hati-hati menerbitkan surat utang, terutama dalam hal jaminandan investor pembeli instrumen investasi itu.

“Tetap harus diperhitungkan apa jaminannya. Jangan sampai aset berharga dijaminkan, karena ketika terjadi gagal bayar akan berdampak besar,†katanya.

Sedangkan dalam  memilih investor, dia menyarankan harus lebih mengutamakan pemodal dalam negeri dibandingkan dengan asing.

Dia mengatakan risiko gagal bayar tetap ada, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar aset milik pemprov tidak mudah dikuasai oleh pihak lain.(api)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top