JAKARTA: Tim Evaluasi Independen Pelaksanaan Privatisasi PT Krakatau Steel Tbk (KS) menyatakan proses pelepasan saham perdana (initial public offering/IPO) BUMN baja itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan best practice.
Berdasarkan informasi dan dokumen yang kami peroleh, proses IPO KS ini sudah sesuai dengan UU dan best practice yang ada. Namun kalau sampai menjadi pembicaraan luar biasa maka perlu mendapat perhatian dalam penawaran umum selanjutnya. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dalam pelaksanaan aksi korporasi BUMN, ujar Ketua Tim Evaluasi Independen Pelaksanaan Privatisasi KS Mas Achmad Daniri, hari ini.
Sejak masa tugasnya pada 5 November 2010 hingga 10 Desember 2010, pihaknya mengajukan sejumlah rekomendasi yakni perlu dibentuknya code of conduct dari internal Kementerian BUMN dan perlu ditingkatkan edukasi dan sosialisasi dalam setiap IPO dan aksi korporasi BUMN lainnya. Hal ini untuk menghindari timbulnya kecurigaan dan dugaan di kemudian hari. Dia mengatakan hasil evaluasi tersebut telah diserahkan pada Sabtu malam lalu.
Secara umum, ada dua yang menjadi perhatian masyarakat terhadap IPO KS, yakni masalah penetapan harga dan penjatahan. Untuk masalah penetapan harga, Daniri mengatakan harga tersebut ditetapkan melihat banyaknya peminat pada harga tersebut dari hasil book building.
Sementara untuk penjatahan saham BUMN baja yang ditetapkan sebesar 65% untuk investor domestik dan 35% untuk investor asing, pada pelaksanaanya juga sudah sesuai dengan apa yang ada dalam prospektus.
Daniri menambahkan, untuk data penjatahan yang diperoleh berupa gambaran umum alokasi saham itu diberikan. Menurut aturan Bapepam-LK, kami memang hanya bisa mendapatkan summary-nya saja [untuk alokasi penjatahan]. Kami tidak masuk sampai ke data personal, tutupnya. (05)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
