Bisnis.com, JAKARTA – Sepanjang periode Januari – September 2018, volume transaksi multilateral untuk komoditas pertanian di BKDI merosot hampir 30%. Namun, kontrak komoditas pertanian masih jadi andalan untuk meningkatkan pertumbuhan volume transaksi tahun depan.
Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menunjukkan, total volume transaksi komoditas pertanian di Bursa Derivatif dan Komoditi Indonesia (BKDI) tercatat mengalami penurunan 29,66%.
Penurunan tersebut bersumber dari volume transaksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPOTR) yang turun 30,46% menjadi 26.607 lot dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, dari transaksi minyak kelapa sawit matang atau Olein (OLEINTR) mengalami peningkatan 108,11% menjadi 462 lot dari 222 lot pada tahun sebelumnya.
Manager Learning Center BKDI Anang Wicaksono mengungkap bahwa dari transaksi CPO memang sangat kurang, karena banyak yang menantikan GOFX (gold, oil, forex).
“Memang ada transaksi di komoditas pertanian, tapi yang terjadi volumenya memang tidak signifikan karena pasarnya belum terlalu ramai dan belum terlalu likuid,” papar Anang saat ditemui Bisnis, pakan lalu.
Untuk ke depan, menurut Anang, kontrak pertanian masih bisa diandalkan, karena yang bertransaksi secara real masih ada, yaitu petani dan pelaku usaha komoditas. Kontrak pertanian masih digunakan oleh petani untuk mitigasi risiko dan lindung nilai.
“Mereka pasti pakai kontrak itu, tidak akan pakai yang lain. Selain itu, kalau ada spekulan investor tapi berpusatnya di komoditas, makanya mereka lebih cocok transaksi di volume pertanian,” lanjutnya.
Anang berkisah, sebelum banyak yang kenal dengan kontrak mata uang asing atau forex, banyak pelaku pasar yang bermain di kontrak komoditas jagung.
“Sekarang jadi soal timing, kontrak ini [pertanian] orang sudah kenal, gimana caranya supaya mereka bisa balik lagi tertarik dengan kontrak itu.”
Sementara itu, untuk mengakselerasi volume transaksi kontrak multilateral secara umum, BKDI menggandeng Indonesia Clearing House (ICH) untuk membenahi sistem pembayaran dengan meluncurkan fasilitas cross margin.
“Setelah BKDI mengeluarkan produk, tinggal ICH di belakangnya mempersiapkan bagimana memberikan pelayanan dengan memberikan pelayanan cepat dan murah, bagaimana membangun sistem kliring yang murah handal dan cepat,” ujar Nursalam, Direktur utama ICH.
Saat ini ICH sedang dalam proses membangun suatu sistem pembayaran dan sistem kliring yang sudah berstandar internasional dengan membuat suatu sistem dan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah mengacu pada standar internasional.
BKDI juga mengimbau kepada pialang selain untuk membantu menawarkan produk multilateral, agar pialang juga membentu menetapkan komisi di kontrak multilateral agar sama dengan kontrak SPA. Selama ini, komisi dari kontrak SPA selalu lebih besar sehingga lebih diminati oleh investor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
