Bisnis.com, JAKARTA — Pencarian dana melalui pasar modal oleh perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur terus menunjukkan peningkatan seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur saat ini.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pencarian dana yang dilakukan oleh perusahaan infrastruktur, mulai dari melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham, penawaran umum terbatas (PUT), obligasi, hingga penawaran umum berkelanjutan (PUB) mencapai Rp14 triliun sepanjang tahun ini (per pekan kedua Agustus).
Pencapaian tersebut meningkat 31,25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp10,72 triliun.
Pada tahun ini, penghimpunan dana melalui PUB, baik obligasi maupun sukuk cukup mendominasi, yakni senilai Rp9,08 triliun. Sementara itu, dana dari IPO tercatat senilai Rp1,64 triliun, rights issue Rp0,35 triliun, dan obligasi senilai Rp3 triliun.
Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan bahwa salah satu penyebab meningkatnya penghimpunan dana dari sektor ini lantaran belum adanya Bank Infrastruktur di Tanah Air. Hal ini membuat pasar modal menjadi satu-satunya andalan untuk mendapatkan dana segar.
"Kalau Bank Infrastruktur nanti ada, pasti akan berkurang, tetapi bukan berarti tidak hilang karena proyek infrastruktur kita sangat banyak," katanya saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (12/9).
Dia menambahkan, program pemerintah yang memprioritaskan sektor infrastruktur membuat saham-saham di sektor tersebut banyak dilirik investor. Apalagi, jika perusahaan yang menerbitkan instrumen pendanaan adalah perusahaan pelat merah. Bahkan, sejak 2014, saham-saham emiten infrastruktur menjadi salah satu primadona.
Di sisi lain, infrastruktur merupakan proyek jangka panjang. Dengan kata lain, pencarian dana melalui pasar modal juga akan terus meningkat. "Kalau pinjam di perbankan biasa, ini jangka waktunya pendek. Jadi pasar modal yang jadi pilihan utama sementara ini," ujarnya.
Analis FAC Sekuritas Wisnu Prambudi Wibowo meyakini, untuk tahun depan instrumen yang akan banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menuntaskan proyek infrastruktur adalah penerbitan obligasi.
Pilihan lain adalah penerbitan instrumen investasi alternatif, misalnya berbentuk kontrak investasi kolektif, sekuritisasi aset, atau reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) yang belakangan banyak dilakukan oleh perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
"Kalau rights issue kemungkinan sepi, yang masih memungkinkan dan ramai adalah obligasi karena ini yang terjangkau oleh emiten. Atau kalau tidak mereka memilih alternatif investasi itu," kata dia.
Sementara itu, dari sisi emiten menurut Wisnu yang menarik saat ini adalah emiten infrastruktur dengan valuasi yang masih murah. Saat ini, pilihan terhadap emiten infrastruktur dengan valuasi murah cukup terbatas.
Pasalnya, sejak 2014 silam perlahan saham sejumlah emiten di sektor ini terus terangkat. Apalagi, pemerintah terus menaikkan anggaran untuk infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), termasuk tahun depan.
"Karena tahun politik, 2019 kemungkinan banyak investor yang wait and see. Namun, kalau memang minat tentu yang dikejar saham infrastruktur dengan valuasi masih rendah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
