Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperbesar porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) melalui cara private placement atau penawaran langsung kepada investor atau grup investor. Penawaran melalui cara ini digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan penerbitan Surat Utang Negara (SUN).
Sepanjang Agustus 2018, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan metode private placement sebesar Rp3,25 triliun, sementara penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp3 triliun.
Jumlah tersebut lebih besar dari penebitan dengan metode yang sama selama Juli 2018 lalu, yakni SUN sebesar Rp300 miliar, SBSN Rp2,35 triliun.
Direktur Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan, Loto Srinaita Ginting mengungkapkan umumnya penerbitan melalui private placement tersebut merupakan kebutuhan dari para investor.
"Umumnya, karena ada beberapa investor yang membutuhkan seri-seri yang tidak ditawarkan dalam lelang SBN dalam jumlah yang cukup besar, dalam rangka pemenuhan target portofolionya," jelasnya kepada Bisnis.com, (Rabu (29/8/2018).
Jumlah penerbitan tersebut, lanjutnya, mengurangi supply SBN melalui lelang. Kemenkeu juga terus melakukan berbagai langkah sepanjang masih sesuai dengan rencana pembiayaan pemerintah. Loto pun tidak menampik bahwa pemerintah memang tengah mencari pembiayaan yang lebih pasti seperti melalui private placement tersebut.
Baca Juga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap saat ini pemerintah memang tengah mencari alternatif pembiayaan guna menjaga kepercayaan diri pasar.
"Dalam hal ini kita terus mencari alternatif sehingga market akan tetap confidence dan kita juga bisa melaksanakan mandat UU APBN," ujarnya, kemarin.
"Kita tetap akan memperhatikan dinamika market dalam hal ini kalo memang appetive dari market maupun dari private placement cukup bagus dan itu akan dipakai untuk sumber yang mengoptimalkan biaya dari penerbitan SUN, itu ya kita lakukan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
