.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA—Arahan Kementerian Keuangan untuk menunda sejumlah proyek PLN agar mengurangi impor tak mengganjal operasional emiten di sektor kelistrikan. Di sisi lain, pelaku usaha menganggap impor bahan baku infrastruktur listrik masih diperlukan karena belum bisa dipenuhi dari dalam negeri.
Wakil Direktur Utama PT Terregra Asia Energy Tbk. (TGRA) Lasman Citra menyebutkan, arahan Menkeu menunda berjalannya proyek PLN belum memiliki dampak terhadap perusahaan. Saat ini, TGRA masih melakukan konstruksi proyek yang sudah melakukan perjanjian jual beli listrik atau power purchasment agreement (PPA).
“Sejauh ini belum ada dampaknya bagi Terregra, karena kami sedang konstruksi proyek yang sudah ada PPA,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/8/2018).
Dalam rencana perusahaan, TGRA sedang mengerjakan 11 proyek berkapasitas 445 MW yang mencakup 9 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Sumatera Utara dan 2 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang tersebar di Aceh.
Ada 4 PLTMH yang ditargetkan selesai pada 2019, yakni Batang Toru 3 (10 MW), Sisira (9,8 MW), Raisan 1 (7 MW), Raisan 2 (7 MW). Selain proyek berskala jumbo, TGRA mulai mengembangkan PLTS skala kecil untuk rooftop dengan daya < 1MW di Indonesia Timur.
Secara total, pada 2018 perusahaan mengalokasikan belanja modal Rp522 miliar untuk proyek di Batang Toru, Sisira, Australia, dan Indonesia Timur.
Lasman menambahkan, dalam jangka panjang Indonesia harus memprioritaskan penggunaan energi bari terbarukan (EBT) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengembangkan energi berkelanjutan.
Presiden Direktur PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) Agus Salim Pangestu menyampaikan, sementara ini operasional bisnis kelistrikan perusahaan melalui anak usahanya Star Energy Group Holding Pte. Ltd., masih berjalan seperti biasa.
“Sementara ini operasional Star Energy tidak terganggu [rencana penundaan proyek] PLN,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/8/2018).
Saat ini, Star Energy memiliki kapasitas 875MW yang sudah ada berasal dari tiga proyek, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Wayang Windu sebesar 227 MW, PLTPB Salak 377 MW, dan PLTPB Darajat 271 MW. Kapasitas PLTPB ditargetkan naik menjadi 1.200 MW dalam 5—10 tahun ke depan
Sementara itu, melalui PT Barito Wahana Lestari, BRPT memegang 49% saham proyek PLTU Jawa 9&10 berkapasitas 2x1.000 MW. Selebihnya, sebanyak 51% saham dipegang oleh anak usaha PT PLN (Persero) yakni PT Indonesia Power.
Financial close proyek PLTU Jawa 9&10 ditargetkan selesai pada 2019. Dengan demikian, fasilitas tersebut dapat mulai beroperasi pada 2023.
Agus menambahkan, proyek PLTPB Star Energy tidak menggunakan komponen dari impor. Jumlah komponen yag dipasok dari luar negeri sangat kecil karena hanya berhubungan dengan perawatan.
Sementara itu, calon emiten PT Superkrane Mitra Utama Tbk. menganggap aktivitas impor tetap dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangkit listrik. Pasalnya, baik bahan baku maupun peralatan belum bisa dipenuhi dari dalam negeri.
Direktur Superkrane Mitra Utama Linayati menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan crane ataupun unit alat berat lainnya perusahaan harus 100% mengimpor dari sejumlah negara seperti Jepang dan Jerman. Adapun, untuk oeprasional perawatan masih bisa dilakukan di dalam negeri.
“Peralatan memang masih harus impor, karena Jepang dan Jerman itu ahlinya [alat crane]. Di dalam negeri kan belum bisa terpenuhi [kebutuhan alat],” tuturnya.
Superkrane saat ini juga mendukung pengerjaan sejumlah proyek listrik. Proyek tersebut di antaranya Lontar 800 MW dan Tanjung Jati 2.000 MW milik PT Satyamitra Surya Perkasa, serta Ancol 800 MW, Jepara 800 MW, dan Muara Karang 800 MW milik Wasamitra Engineering.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
