Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi penerbitan oblgasi daerah jauh di bawah ekspektasi. Hingga, saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru menerima dari satu Pemerintah Provinsi yang akan menerbitkan surat utang, yakni Jawa Tengah.
Padahal sebelumnya, OJK mengklaim ada tiga provinsi lain dan satu kabupaten yang berminat menerbitkan obligasi daerah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun satu-satunya pemerintah tingkat II yang menyatakan minatnya adalah Kabupaten Banyuwangi.
Dari sisi nilai juga menyusut. Dari catatan Bisnis, awalnya nilai penerbitan obligasi oleh Jawa Tengah mencapai Rp4 triliun. Kemudian nilai itu diturunkan menjadi Rp2,4 triliun, dan terakhir kembali diturunkan menjadi Rp1,2 triliun.
Bahkan, dari jumlah terakhir itu kemungkinan nilai yang diterbitkan pada tahap pertama hanya Rp600 miliar. "Nanti akan PUB, di mana tahun pertama launching Rp600 miliar," kata Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIB OJK Djustini Septiana, akhir pekan lalu.
Nilai penerbitan itu jauh sangat kecil dibandingkan kebutuhan Jawa Tengah yang secara total mencapai Rp6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk melakukan pembenahan infrastruktur yakni pembangunan pasar, rumah sakit, serta penyediaan air bersih.
Djustini menambahkan, saat ini Pemprov Jawa Tengah telah mendapatkan persetujuan dari DPRD, dan tidak lama lagi akan mengajukan izin ke Kementerian Keuangan. Dia memastikan, penerbitan obligasi daerah pertama ini akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Untuk pemasarannya nanti di seluruh Indonesia, tidak hanya di lingkup Jawa Tengah saja dan ini nanti akan dicatatkan di bursa efek," imbuhnya.
Sementara itu, untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat menurut Djustini masih belum ada perkembangan lebih jauh. Yang pasti, untuk Jawa Barat dana tersebut nantinya akan digunakan untuk perluasan infrastruktur Bandara Kertajati. Sedangkan untuk DKI Jakarta akan digunakan untuk kebutuhan transportasi.
Saat mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) beberapa waktu lalu, Pemprov Jawa Barat memang menyatakan minatnya untuk menerbitkan obligasi daerah. Hanya saja, syarat yang harus dipenuhi dinilai cukup berat.
Terkait pengembangan Bandara Kertajati, sejauh ini Pemprov Jawa Barat telah melakukan penghimpunan dana melalui reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Adapun dana yang berhasil dihimpun dalam RDPT tersebut mencapai Rp1 triliun.
Sementara itu, OJK bersama Kementerian Keuangan dan Kemendagri telah membentuk tim penerbitan obligasi daerah. Ada tiga daerah yang menjadi pilot project, yakni jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia sebelumnya mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat obligasi daerah selalu gagal diterbitkan.
Pertama mengenai otoritas lembaga eksekutif atau kepala daerah. Untuk dapat menerbitkan obligasi, kepala daerah harus meminta perserujuan dari legislatif atau DPRD, sehingga penuh dengan kepentingan politik.
"Kalau kepala daerah punya otoritas penuh akan berbeda halnya. Obligasi daerah akan gampang diterbitkan," katanya.
Kedua adalah persyaratan yang cukup rumit sehingga proses yang harus dilalui oleh pemerintah daerah sering berhenti di tengah jalan. Alhasil, penerbitan oligasi melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Ramdhan mengatakan dana obligasi daerah yang diterbitkan oleh BPD akan digunakan untuk kepentingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga proses yang berjalan tidak serumit penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah.
"Kalau yang menerbitkan pemerintah daerah ada tarik-menarik, karena memang prosesnya berbelit. Padahal pasat menunggu obligasi ini, tapi tidak pernah terbit."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
