Bisnis.com, JAKARTA— PT Brantas Abipraya (Persero) tidak merealisasikan rencana penawaran umum perdana saham pada 2018 akibat belum keluarnya izin dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Direktur Utama Brantas Abipraya Bambang E Marsono menjelaskan bahwa perseroan menganggarkan belanja modal Rp1 triliun pada 2018. Untuk kebutuhan dana tersebut, pihaknya bakal menggunakan kas internal.
Bambang mengatakan perseroan belum berencana menghimpun dana dari pasar modal baik melalui penawaran umum perdana saham (IPO) maupun penerbitan surat utang.
“Untuk IPO belum dapat izin dari Kementerian BUMN,” ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3).
Sebagai catatan, kontraktor pelat merah tersebut sempat berencana membidik dana segar hingga Rp3 triliun lewat IPO. Awalnya, aksi korporasi tersebut ditargetkan bakal dieksekusi pada akhir 2017 atau awal 2018.
Di sisi lain, Bambang mengatakan perseroan juga akan menggunakan kas internal untuk melunasi kewajiban obligasi jatuh tempo pada 8 April 2018. Menurut catatan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Brantas Abipraya memiliki obligasi jatuh tempo Rp300 miliar.
Dia menyebut saat ini belum berencana kembali menerbitkan instrumen obligasi. Adapun rencana penerbitan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) juga batal direalisasikan.
“Awalnya ingin menerbitkan MTN Rp400 miliar tetapi bunganya terlalu tinggi,” jelasnya.
Awal 2018, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan peringkat BBB+ untuk Obligasi I Brantas Abipraya Tahun 2015 senilai Rp300 miliar. Pefindo menyebut perseroan memiliki fasilitas kredit yang tidak terpakai dari perbankan di atas Rp750 miliar pada akhir Desember 2017 yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban tersebut.
Selain itu, diperkirakan Brantas Abipraya akan memiliki Rp500 miliar dari saldo kas bebas setelah dikurangi biaya usaha pada periode Februari-Maret 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
